Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 151
PEMPROV JAMBI TUNGGU JAWABAN SURAT PENGAJUAN KENAIKAN UMP DARI
KEMENTERIAN
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sedang menunggu jawaban surat yang dikirimkan kepada
kementerian. Surat itu berisikan permohonan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jambi,
yang semula berkisar Rp 18 ribu menjadi Rp 68 ribu.
Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi,
Dedy Ardiansyah mengatakan pihaknya menunggu jawaban surat itu sampai tanggal 16
Desember mendatang.
"Saat ini kita tengah menunggu jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
Dalam Negeri. Tentunya ada waktu 14 hari untuk kita menunggu jawabannya, yakni pada 16
Desember mendatang," ungkapnya, belum lama ini.
Jika terjadi penolakan kenaikan UMP, kata Dedy, pihaknya akan mengambil langkah lain, dan
mendiskusikannya dengan Gubernur Jambi.
"Kemudian jika nanti jawabannya ditolak untuk kenaikan Rp 68 Ribu tentu kita akan melakukan
diskusi dengan Pak Gubernur, mudah mudahan ada kebijakan yang positif dari beliau," jelasnya.
Dia menjelaskan perhitungan kenaikan upah dengan nilai Rp 68 ribu ini, berdasarkan hasil rapat
dan perhitungan, bersama dengan beberapa pakar dan BPS Provinsi Jambi "Kita kombinasikan
dari PP 78 tahun 2015 yang kenaikan 4,7 persen, kemudian dengan UU Cipta kerja itu berada di
1,07 persen. Timbul angka 2,62 persen," ujarnya.
Mengenai UMK yang juga diminta para buruh, Dedy mengatakan Pemprov Jambi sudah
mengoordinasikan 7 kabupaten dan kota agar segera membentuknya.
"Ada beberapa unsur seperti asosiasi pengusaha, akademisi, sektor terkait, unsur pemerintah,
dan unsur terkait lainnya. Idealnya memang penetapan UMK pada tahun 2023. Tapi, kami tetap
yakin dan optimis untuk 2022 bisa dilaksanakan," pungkasnya.
150
