Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 229
iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program jaminan sosial dan dana operasional
BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan ini. Airlangga menerangkan, aturan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam
UU Ciptaker. 'TKA yang dibolehkan hanya untuk alih keahlian/keterampilan dan teknologi baru,
serta pelaksanaan investasi," jelas Airlangga.
Seperti diketahui. Pemerintah telah merampungkan sejumlah aturan turunan UU Nomor 11/2020
tentang Ciptaker. berupa Peraturan Pemerintah (PP). Salah satunya PP No 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK).
Di kesempatan terpisah. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri
menegaskan. JKP lahir dari UU Ciptaker.
Ia menjelaskan, hampir seluruh negara maju telah memiliki program serupa. Namun, program
JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker, lebih komprehensif.
Karena, ada tiga manfaat yang bisa didapatkan pekerjan. Yakni uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja. "Kadang PHK tidak bisa kita hindari, tetapi kita berjuang untuk
mengurangi jumlahnya. Kalaupun terjadi PHK. JKP hadir untuk pekerja," tegas Putri. nov
228
