Page 228 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 228
Judul Hore, Korban PHK Dapat Uang Dan Pelatihan Kerja
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL Pg9
Jurnalis NOV
Tanggal 2021-12-11 06:15:00
Ukuran 187x224mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 79.475.000
News Value Rp 238.425.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah memastikan aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker)
memberikan perlindungan kepada para pekerja. Di antaranya, memberikan uang tunai dan akses
pelatihan kerja untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). MENTERI Koordinator (Menko)
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, korban PHK tetap mendapatkan berbagai
manfaat mulai dari uang tunai. akses informasi kerja, serta pelatihan kerja. Sebab, hal itu diatur
dalam UU Ciptaker.
HORE, KORBAN PHK DAPAT UANG DAN PELATIHAN KERJA
Tertuang Di Aturan Turunan UU Ciptaker Pemerintah memastikan aturan turunan Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan perlindungan kepada para pekerja. Di
antaranya, memberikan uang tunai dan akses pelatihan kerja untuk korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, korban
PHK tetap mendapatkan berbagai manfaat mulai dari uang tunai. akses informasi kerja, serta
pelatihan kerja. Sebab, hal itu diatur dalam UU Ciptaker.
"Bila terjadi PHK, Undang-Undang Cipta Kerja menjamin manfaat berupa peningkatan
kompetensi atau up-skiUing, serta akses untuk pekerjaan baru," kata Airlangga dalam
keterangan tertulisnya, kemarin.
Selain itu. lanjut Ketua Umum Partai Golkar itu. UU Ciptaker juga sudah mengatur dengan tegas
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Uraian tentang JKP tertuang dalam pasal 46A UU Ciptaker.
Aturan itu merevisi ketentuan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN).
Dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini akan
dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Menurut Airlangga.
pada tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari anggaran negara. Selanjutnya, sumber
227
