Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

Namun, menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA saat
dihubungi di Jakarta, Jumat (10/12/2021), larangan cuti tetap berlaku. Larangan bukan hanya
bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN, melainkan juga bagi karyawan
swasta.

Ketentuan mengenai larangan cuti akan diatur oleh pimpinan instansi masing-masing. "Untuk
ASN diatur Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi) dan TNI/Polri oleh pimpinannya," kata Safrizal. Larangan cuti bagi pegawai BUMN akan
diatur oleh Kementerian BUMN. Sementara ketentuan cuti bagi karyawan swasta diatur
Kementerian Ketenagakerjaan.

Secara terpisah, Menpan dan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, walaupun PPKM level 3 urung
diterapkan, ASN dan keluarganya tetap dilarang cuti Natal dan Tahun Baru. Pelarangan cuti tetap
diberlakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menpan dan RB Nomor 13 Tahun 2021 serta SE
Menpan dan RB No 26/2021. "Menpan-RB tidak perlu membuat surat edaran baru. Beribadah
sesuai dengan protokol kesehatan dan berlibur saja di rumah," ujarnya.

Pembatasan kegiatan

Melalui Inmendagri No 66/2021, pemerintah memperketat semua pintu masuk, terutama
bandara. Pengawasan protokol kesehatan juga diperketat, terutama di tempat-tem-pat yang
berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti gereja, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata.

Mendagri Tito Karnavian juga menginstruksikan semua kepala daerah untuk membatasi kegiatan
masyarakat, di antaranya menutup alun-alun dan melarang arak-arakan pada malam pergantian
tahun. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pintu-pintu masuk, baik
bandara, stasiun, terminal, maupun pelabuhan, diawasi ketat. Pengawasan ini untuk
mengantisipasi masuknya 4,8 juta orang ke Jateng selama Natal dan Tahun Baru. (DIT/BOW)

232