Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

"Posisi Pemprov Banten tentu hanya sebagai fasilitator saja, karena yang menentukan besaran
kenaikan itu mereka yang kemudian diperkuat dengan SK," kata WH usai membuka Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Banten, pekan lalu.

Besaran UMK yang sudah ditetapkan menurut WH, merupakan angka minimal yang harus
menjadi acuan para pengusaha dalam menetapkan upah. Biasanya, buruh yang menerima upah
minimal adalah mereka yang baru bekerja 0 hingga 1 tahun. "Sementara, pekerja yang sudah
lebih dari satu tahun bekerja, gajinya bisa lebih besar dari itu," tambahnya.

Terkait dengan penetapan UMK, WH mengaku tidak memihak atau membela kepentingan salah
satu pihak, tetapi lebih karena pertimbangan komprehensif, seperti bagaimana agar investasi
tetap berjalan, menciptakan kondusivitas, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan
mendapatkan gaji atau penghasilan.

"Saya tidak mempunyai kepentingan apapun dengan pengusaha. Kepentingan saya cuma
bagaimana membuat iklim investasi di Banten ini terjaga dengan baik. Karena kalau sudah baik,
maka dampak positifnya tentu akan dirasakan oleh masyarakat juga," jelasnya.

Soal aksi mogok yang dilakukan oleh buruh, Gubernur WH mengatakan, perlu
mempertimbangkan banyak hal dan risikonya. Ia mencontohkan, jika mogok kerja berlama-lama
dan jika pengusaha memindahkan usahanya ke daerah lain maka akan banyak pihak yang
menerima risikonya dan angka pengangguran akan kembali bertambah.

"Tentu mereka (buruh, red) juga yang akan menerima dampak negatifnya kalau para pengusaha
di Banten banyak yang melakukan eksodus ke daerah lain," tuturnya.

Ketua DPD Serika Pekerja Nasional (SPN) Banten, Intan Indria Dewi, menilai statement yang
disampaikan WH soal kaum buruh, seharusnya tidak diucapkan oleh seorang Gubernur. Karena
saat itu, Gubernur jelas seolah-olah hanya berpihak kepada pengusaha saja, meski sudah banyak
angka rekomendasi yang disarankan oleh buruh.

"Itu pun angkanya sudah sesuai dengan aturan yang ada, melalui pertimbangan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi secara nasional," tuturnya.

Intan menyatakan, langkah selanjutnya, para buruh tetap melakukan pergerakan yang sudah
disepakati, mogok kerja pada tanggal 6-10 Desember 2021. Kemudian, apabila sampai diakhir
detik perjuangan namun SK UMK masih belum ada revisi, maka pihaknya akan melakukan
gugatan terhadap SK tersebut.

"Karena SK tersebut, sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Karena Gubernur hanya
memutuskan melalui PP 36, yang mana kita sama-sama ketahui bahwa PP 36 itu merupakan
peraturan turunan dari undang-undang cipta kerja, dimana undang-undang cipta kerja sudah
dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi," tandasnya.
Hal senada disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Bahkan ia mengancam akan berkampanye untuk tidak memilih Wahidin Halim dalam pemilihan
kepala daerah selanjutnya. "Kaum buruh akan mencatat dengan tinta yang terus basah di atas
kertasnya bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim, kalau lah benar, kami akan kampanye 'jangan
pilih Wahidin Halim,'" ujar Said dalam konferensi pers, pekan lalu.

Said akan menyarankan kaum buruh untuk memilih orang lain sebagai kepala daerah Banten,
yang mau peduli terhadap rakyatnya. Ia menilai sikap Gubernur Banten memiliki moral yang
rendah dan tidak layak untuk menjadi pemimpin.

32