Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kaum buruh akan mencatat dengan tinta yang terus basah
di atas kertasnya bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim, kalau lah benar, kami akan kampanye
'jangan pilih Wahidin Halim,'

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Gubernur macam apa itu? Kalau orang dibayar Rp2,5 juta,
Gubernur menyuruh orang dibayar melanggar undang-undang (UU). Moralnya sangat rendah
sekali. Tidak layak menjadi seorang gubernur

negative - Fajar Janata (Ketua Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI) Kabupaten
Serang) Salah satu tuntutan aksi ini ya ganti Gubernur, karena telah mencederai kami para buruh
yang berjuang untuk menghidupi keluarga. Seharusnya seorang pimpinan tidak berbicara seperti
itu

Ringkasan

GUBERNUR Banten, Wahidin Halim, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, besaran yang ditetapkan malah bikin gerah buruh.
Mereka pun mengggelar aksi mogok dan unjuk rasa besar-besaran, namun Gubernur juga ikut
gerah dan meminta pengusaha mencari pekerja baru.

GEJOLAK UPAH BIKIN GERAH

GUBERNUR Banten, Wahidin Halim, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Namun, besaran yang ditetapkan malah bikin gerah buruh.
Mereka pun mengggelar aksi mogok dan unjuk rasa besar-besaran, namun Gubernur juga ikut
gerah dan meminta pengusaha mencari pekerja baru.

Setelah mengumumkan besaran UMK 2022, gelombang penolakan memang terus berlangsung.
Buruh melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah tempat, mulai di lingkup perusahaan, hingga
menggeruduk kantor Gubernur di KAwasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), di Kota
Serang.

Menanggapi aksi demonstrasi dan mogok buruh, tak membuat gentar langkah pemprov. Bahkan
Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) di hadapan wartawan, meminta kepada pengusaha agar
mencari pegawai baru jika karyawannya tidak mau digaji sesuai ketentuan oleh pemerintah
provinsi.

"Saya bilang ke pengusaha, ya kalian cari tenaga kerja baru, masih banyak yang nganggur, yang
butuh kerja, yang cukup gaji Rp2,5 juta, Rp4 juta juga masih banyak," kata WH.

Ia pun tidak mau ambil pusing apabila buruh melakukan mogok kerja, sebab aksi tersebut hanya
bentuk kekecewaan buruh lantaran UMK yang ditetapkan tidak sesuai keinginannya. Padahal
keputusannya tersebut sudah sesuai aturan.

"Biar aja dia mogok, dia mengekspresikan ketidakpuasan. Tenaga vaksin dari pagi sampai malam
Rp2,5 juta gajinya," katanya.

Wahidin juga mengaku akan konsisten dengan besaran UMK 2022 yang sudah ditetapkan melalui
Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021. Menurutnya, keputusan itu
sudah berdasarkan hasil pembahasan antara perwakilan buruh di dewan pengupahan dengan
pihak perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

31