Page 372 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 372

Padahal dalam kebijakan sebelumnya, pemerintah melalui Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021
              melarang masyarakat yang bekerja untuk mengambil cuti dalam periode 24 Desember 2021
              sampai dengan 2 Januari 2022.

              Lantas, bagaimana kebijakan terbaru bagi karyawan yang hendak mengambil cuti saat Nataru?

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tetap mengimbau agar pekerja, khususnya
              karyawan swasta, menunda cuti saat libur Natal dan Tahun Baru.

              Ida  mengatakan,  pada  hakekatnya  cuti  merupakan  hak  pekerja  atau  buruh  yang  biasanya
              tercantum dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja.

              Namun,  dalam  rangka  mengendalikan  penyebaran  Covid-19,  terutama  mencegah  varian
              Omicron, ia tetap mendorong agar pekerja atau buruh menunda pengambilan cuti Nataru.

              "Kami  mengimbau  untuk  menunda  cuti  di  kesempatan  lain,"  kata  Ida,  saat  dihubungi
              Kompas.com, Kamis (9/12/2021).

              Berbeda  dengan  Menaker,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
              (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan ASN tetap tidak boleh mengambil cuti dalam periode
              Nataru.

              "Tetap tidak boleh (cuti)," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (7/12/2021).
              Adapun, larangan ASN mengabil cuti juga sudah dimuat dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB
              Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti
              Bagi  ASN  Selama  Periode  Hari  Raya  Natal  Tahun  2021  dan  Tahun  Baru  2022  dalam  Masa
              Pandemi Covid-19.

              Edaran ini ditandatangani Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada 23 November 2021.

              Dalam suarat edaran ini melarang ASN melakukan kegiatan ke luar kota atau mudik sejak tanggal
              24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

              Instansi  pemerintah  juga  dilarang  memberikan  ASN  cuti  dalam  periode  tersebut.  Cuti  hanya
              dikecualikan bagi cuti melahirkan, sakit, atau alasan mendesak lainnya.






























                                                           371
   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377