Page 374 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 374
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP
PKWT-PHK).
Sebagaimana diketahui, PP No 35/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja dan mulai
berlaku pada 2 Februari 2021 ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. PP ini
mengatur tentang ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dijelaskan mulai dari Pasal
36 hingga Pasal 59 PP No 35/2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah
memastikan para pekerja atau buruh tetap terlindungi kepentingannya, menyusul
dirampungkannya aturan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja.
"Kami mengharapkan aturan ini dapat membantu menanggulangi dampak pandemi COVID-19
terhadap kesejahteraan para pekerja. Selain itu, di dalam UU Cipta Kerja juga diperjelas dan
dipertegas ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang diperlukan hanya
untuk alih keahlian/keterampilan dan teknologi baru, serta pelaksanaan investasi," jelas
Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (10/12/2021).
Airlangga menambahkan UU Cipta Kerja menyebut bahwa korban pemutusan hubungan kerja
atau PHK akan mendapatkan manfaat. Mulai dari uang tunai, akses informasi kerja, serta
pelatihan kerja.
"Bila terjadi PHK maka UU Cipta Kerja menjamin manfaat berupa peningkatan kompetensi atau
up-skilling, serta ada akses untuk pekerjaan baru," imbuhnya.
Menurutnya, UU Cipta Kerja berarti memberikan program baru sesuai undang-undang untuk
melindungi pekerja yang menjadi korban PHK, yakni berupa jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Adapun uraian tentang JKP tertuang dalam pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam pasal yang sama,
disebutkan bahwa program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini akan dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Menurut Airlangga, pada tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari anggaran negara
(pemerintah). Selanjutnya, sumber iuran JKP akan mengandalkan rekomposisi iuran program
jaminan sosial dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri
menegaskan bahwa JKP lahir dari UU Cipta Kerja. Dalam webinar 'Jaminan Kehilangan Pekerjaan,
Pelindungan Pekerja Tanpa Khawatir Tidak Bekerja', Putri mengatakan hampir seluruh negara
maju telah memiliki program serupa.
Namun, program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker lebih
komprehensif karena memiliki tiga manfaat yang terdiri dari uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja.
"Tidak bisa kita hindari tidak ada PHK, tetapi kita berjuang untuk mengurangi jumlahnya.
Kalaupun terjadi PHK, inilah JKP hadir," ujar Putri.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyelesaikan 52 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari
48 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20
kementerian/lembaga sesuai klasternya masing-masing. Secara substansi, peraturan
pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam 11 klaster pengaturan, dan klaster 4 tentang
ketenagakerjaan memiliki turunan (aturan pelaksanaan) berupa empat peraturan pemerintah.
373
