Page 369 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 369
Namun, ada 3 wilayah di pulau Jawa yang ternyata memiliki upah minimum paling tinggi dan
mengalahkan UMP 2022 DKI Jakarta. Ketiga wilayah tersebut yaitu Kota Bekasi, Kaputen
Karawang dan Kabupaten Bekasi.
Pada 2022, UMK Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp 4.816.921. Kemudian diikuti Kabupaten
Karawang dengan UMK 2022 sebesar Rp 4.798.312 dan Kabupaten Bekasi dengan UMK 2022
sebesar Rp 4.791.843.
Sementara UMP DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 4.452.724. Di bawah Jakarta, ada Kota Depok
dengan UMK 2022 sebesar Rp 4.377.231 dan disurul Kota Surabaya dengan UMK 2022 sebesar
Rp 4.375.479.
Saat ini Upah Minimum Kabupaten/Kota sedang menjadi perbincangan. Lantaran kalangan buruh
menolak Penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK 2022 yang dianggap tidak
sesuai. Bahkan mereka pun melakukan aksi mogok kerja dan demo ke jalan.
Bahkan kini diperparah dengan masalah yang semakin pelik setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja
cacat formil karena pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah juga
menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Sebab, ada beberapa upah minimum kabupaten/kota yang kenaikannya tidak sesuai dengan PP
36/2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang mengubah rumus perhitungan upah buruh yang sebelumnya diatur dalam PP
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Berikut daftar beberapa upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2022 yang mengalami kenaikan
tidak sesuai PP 36 tahun 2021, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip
Kamis (9/12/2021).
1. Sumatera Utara - Deli Serdang Rp 3.188.592 Seharusnya tidak ada kenaikan, namu naik Rp
70.000 atau 2,24 persen dari UMK tahun 2021 Rp 3.118.592.
- Padang Lawas Rp 2.758.828 Seharusnya kenaikan 0,83 persen namun naik 0,84 persen yaitu
Rp 23.001 dari UMK tahun 2021 Rp 2.735.827.
- Sibolga Rp 3.006.826 Seharusnya kenaikan 0,09 persen namun naik 0,10 persen atau Rp 2.905
dari UMK tahun 2021 Rp 3.003.922).
2. Lampung - Lampung Timur Rp 2.440.486 Seharusnya kenaikan 0,05 persen namun naik 0,34
persen Rp 8.336 dari UMK tahun 2021 Rp 2.432.150.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta - Kulon Progo Rp 1.904.275 Seharusnya kenaikan 0,05 persen
namun naik 0,34 persen Rp 8.336 dari UMK tahun 2021 Rp 1.805.000).
- Gunung Kidul Rp 1.900.000 Naik 7,34 persen atau Rp 130.000 dari UMK tahun 2021 Rp
1.770.000).
- Sleman Rp 2.001.000 Seharusnya kenaikan sebesar 4,83 persen namun naik menjadi 5,12
persen atau Rp 97.500 dari UMK tahun 2021 Rp 1.903.500).
4. Jawa Timur - Pasuruan Rp 4.365.133 seharusnya tidak ada kenaikan, namun naik 1.75 persen
atau Rp 75.000 dari UMK tahun 2021 Rp 4.290.133.
- Sidoarjo 4.368.581 Seharusnya tidak ada kenaikan, namun naik 1.75 persen atau Rp 75.000
dari UMK tahun 2021 Rp 4.293.581.
368
