Page 365 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 365
Mekanis penetapan upah untuk tingkat kota memang sudah sesuai prosedur, namun untuk
menetapkan angka tersebut merupakan keputusan Gubernur.
"Angka yang dikirimkan masih bisa berubah sebenarnya, namun itu tergantung Pak Gubernur,
karena kewenangannya begitu," ujarnya.
Mekanisme penetapan dari awal tidak ada masalah, Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang terdiri
dari serikat buruh, pengusaha, dan Pemerintah Kota Batam sudah terlebih dahulu mengadakan
pembahasan upah yang akan dikirimkan ke tingkat provinsi.
Hasilnya disampaikan kepada Wali Kota Batam. Selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Kepri
untuk ditetapkan.
"Mereka di tingkat provinsi memutuskan. Kalau daerah sifatnya hanya rekomendasi bukan
memutuskan. Sesuai dengan aturan memang yang menetapkan itu Gubernur. Kalau angka mau
diubah itu pun kewenangan Pak Gubernur. Kalau tugas Pak Wali sudah selesai dan tidak bisa
ikut campur dalam hal tersebut," jelasnya.
Untuk itu, ia berharap persoalan yang muncul saat ini, yaitu desakan buruh untuk meminta
Gubernur mencabut penetapan upah yang merujuk pada PP nomor 36 tahun 2021, dan kembali
ke PP nomor 78 tahun 2015 bisa mendapatkan jalan keluar.
"Saya hanya bisa memantau perkembangan untuk saat ini. Tentu kami berharap ada keputusan
bijak dari persoalan buruh dan Gubernur ini," harap Rudi.
Reporter: Yulitavia.
364
