Page 383 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 383
Ringkasan
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Lamidi menyebutkan bahwa, penetapan Upah Minimum Kota
Batam (UMK) tahun 2022 didasari oleh usulan Walikota Batam Muhammad Rudi, sedangkan
peran Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad hanya memberikan Surat Keputusan (SK) atas
usulan tersebut, berapapun jumlah UMK yang diusulkan.
KEPRI DAN BATAM SALING ‘LEMPAR BOLA’ TERKAIT PENETAPAN UMK TAHUN 2022
IDNNews.id, Batam – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Lamidi menyebutkan bahwa, penetapan
Upah Minimum Kota Batam (UMK) tahun 2022 didasari oleh usulan Walikota Batam Muhammad
Rudi, sedangkan peran Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad hanya memberikan Surat
Keputusan (SK) atas usulan tersebut, berapapun jumlah UMK yang diusulkan.
“UMK Batam itu berdasarkan usulan Wali Kota, Provinsi hanya memberikan SK (Surat
Keputusan). Berapapun usulan Walikota akan diberikan SK. Tentu Walikota Batam sudah sesuai
dengan peraturan yang berlaku dalam memberikan usulan UMK itu,” kata Lamidi saat ditemui
awak media di Hotel Swiss Bell Harbour Bay, Jumat (10/12/2021).
Pernyataan tersebut menanggapi terkait dengan statement Wakil Walikota Batam Amsakar
Ahmad sebelumnya, yang menyebutkan bahwa soal penetapan UMK Batam merupakan ranah
dari pemerintah provinsi terkait dengan aksi unjukrasa yang digelar oleh organisasi buruh sejak
Senin (06/12/2021) hingga beberapa hari kemudian.
“Ini ada ruang untuk berbicara dengan serikat pekerja, paling tidak untuk mempertemukan
beberapa ide yang belum sesuai harapan. Soal UMK ranahnya di tingkat provinsi, aksi yang
dilakukan oleh serikat pekerja atas keputusan yang telah diambil Provinsi (Pemprov Kepri),” kata
Amsakar Ahmad, merespon soal aksi unjukrasa buruh di Batam pada Senin (6/12/2021).
Menurut Amsakar, dirinya percaya bahwa keputusan yang diambil oleh Pemprov Kepri sudah
mempertimbangkan kepentingan semua pihak.
“Saya selalu mengatakan, subtansi dalam penetapan upah ini mempertimbangkan terutama dua
aspek, pertama bagi pekerja dan kedua tentunya saja kelangsungan usaha bagi pelaku usaha,”
kata Amsakar.
Menurut Amsakar, saat ini pemerintah pusat telah menetapkan regulasi dalam penetapan UMK
dengan berpijak pada 3 parameter, yaitu besaran UMK pada tahun sebelumnya, tingkat inflasi
dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“titik tengah merupakan ruang kompromi untuk mempertemukan semua itu. Apalagi sekarang
sebenarnya regulasi sudah menjamin bahwa parameter untuk menetapkan UMK itu memang,
seberapa besar UMK tahun sebelumnya, berapa tingkat inflasi, KHL tiga parameter itu yang
menentukan,” kata Amsakar.
Ribuan buruh dari berbagai elemen organisasi pekerja berunjukrasa menuntut agar Gubernur
Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Walikota Batam Muhammad Rudi untuk merevisi penetapan
besaran Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota 2022 yang dinilai tidak layak.
Aksi buruh yang berunjukrasa di Stadion Tumenggung Abdul Jamal menyebabkan akses jalan di
sekitar lokasi menjadi macet total.
382
