Page 388 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Hamid Amren kepada Koran
Kaltara, Kamis (9/12).
"Kita memahami keinginan buruh untuk meningkatkan pendapatan, dan pemerintah tentu
sangat memahani. Tetapi di sisi lain, kondisi ekonomi nasional dan kondisi yang ada saat ini,
tentu kita juga harus memahami kondisi peusahaan juga," terangnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, disitulah ada titik temu yang dituangkan dalam formula bagaimana menentukan
UMK yang tentunya mempertimbangkan segala aspek.

"Untuk Kaltara, khususnya Tarakan ada kenaikan sekitar Rp12.482 kemudian telah ditetapkan
UMK sebesar Rp3.774.378 sebelumnya angka ini kita usulkan kepada Bapak Gubernur Kaltara
dan sudah menyetujuinya dan menetapkan sebagai besaran UMK Tarakan. Keputusan Bapak
Gubernur ini saya kira dapat diterima semua pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha," urainya.

Dengan demikian, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan baik tingkat kota
maupun provinsi akan melakukan monitoring dan pengasahan mengenai UMK ini.

"Memang semua pihak tidak akan bisa puas, dan tidak bisa memuaskan baik itu pihak A maupun
pihak B. Tetapi bagaimana bersikap sebijak mungkin untuk mencari titik tenganya. Supaya
perusahaan bisa tetap jalan dan buruh masih bisa menghidupi keluarganya," ucap Hamid.

UMK Tarakan dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kalimantan terbilang cukup tinggi,
untuk itu Hamid mengimbau supaya semua pihak bisa saling menghormati. (yan)

caption:

PENGENDARA yang menggunakan atribut serikat buruh melintas di depan kantor Wali Kota
Tarakan.

387