Page 396 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 396
Judul Lagi, Buruh Tuntut Kenaikan UMP
Nama Media Radar Lampung
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg9
Jurnalis C1
Tanggal 2021-12-10 10:55:00
Ukuran 138x150mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 33.810.000
News Value Rp 169.050.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kaum buruh terus menyuarakan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022,
Kemarin (9/12), giliran puluhan buruh menyuarakan tuntutan ini saat menyambangi Pemprov
Lampung.
LAGI, BURUH TUNTUT KENAIKAN UMP
Kaum buruh terusmenyuarakan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022, Kemarin
(9/12), giliran puluban buruh menyuarakan 'tuntutan ini saat menyambangi Pemprov Lampung.
"Kami hadir di sini menolak ketetapan UMP 'Lampung 2022 dan mengajak DPRD untuk mencabut
kebijakan yang tidakberpihak rakyat. Apalagi UMP naik hanya 0,35% atau senilai Rp8.000 lebih.
Itu sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan saat ini," kata salah satu perwakilan Federasi
Serikat Buruh Makanan dan Minuman Provinsi Lampung, Septiana Pratama, Kamis @n2).
Apalagi, kata dia, saat ini hampir seluruh kebutuhan 'mengalami kenaikan. Kondisi ini diperparah
dengan dampak pandemi Covid-19.
Ditambah pendidikan yang mahal dan tidak berpihak pada rakyat.
"Karena itu, setidaknya upah buruh naik 15%. Nilai 'UMP saat ini terendah. Kami seperti diinjak-
injak harga dirinya. Yang sebenamya Lampung pusat gerbang perekonomian Sumatera, tapi kita
hanya naik 0,35%, 'itu 8.000 cukup apa saat ini," cetusnya, Diketahui, puluhan buruh yang
tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Lampung juga turun ke jalan,
Rabu (8/12). Tuntutan mereka hampir serupa. Yaitumeminta Pemprov Lampung menjalankan
putusan Mahkamah Konstitusi terkait cacat prosedural Undang-Undang Nomor 11/2020tentang
Cipta Kerja.
"Kami disini meminta agar Pemprov Lampung melalui Gubernur Lampung menjalankan putusan
MK terkait ui formil Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan
cacat prosedural atau inkonstitusional bersyarat, serta segera mencabut dan revisi kenaikan UMP
395
