Page 405 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 405
Judul Airlangga Sebut 4 PP Turunan UU Ciptaker Jamin Kesejahteraan
Pekerja
Nama Media detik.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5848790/airlangga-
sebut-4-pp-turunan-uu-ciptaker-jamin-kesejahteraan-pekerja
Jurnalis Inkana Izatifiqa R Putri
Tanggal 2021-12-10 10:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Pemerintah
bersama DPR RI akan segera melakukan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan
dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Selanjutnya
tentang ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, Menteri Dalam Negeri akan segera menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri
kepada para kepala daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Kami
mengharapkan aturan ini dapat membantu menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap
kesejahteraan para pekerja
negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Memastikan aturan soal upah minimum yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan tetap
berlaku meski ada putusan Mahkamah Konstitusi. PP 36/2021 merupakan aturan turunan dari
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah rumus perhitungan
upah buruh yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Ringkasan
Pemerintah akan melakukan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peraturan turunan UU Cipta Kerja yang telah
diterbitkan tetap berlaku. Adapun turunan dari UU Cipta Kerja terdiri dari 52 peraturan
pelaksanaan, yakni 48 PP dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Dalam hal ini, soal
ketenagakerjaan tertera dalam klaster 4 dari 11 klaster dengan 4 peraturan pemerintah.
404
