Page 435 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 435

8.000 PENCAKER BARU TAHUN 2021

              SAROLANGUN, JAMBI - Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Sarolangun tahun 2022, naik tipis
              di angka 0,5 persen atau setara Rp 14.078.

              Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Sarolangun,  Sakwan
              mengatakan, dari hasil keputusan Gubernur dan kesimpulan rapat bersama, ditetapkan UMK Rp
              2.666.567, naik tipis dibandingkan tahun lalu Rp 2.652.518.

              Menurut Sakwan, pihaknya telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36
              tahun 2021, tentang pengupahan.

              "Jadi disitu ada sistem dan angka dan kita harus menyesuaikan dengan yang sudah ada di PP
              36 itu," katanya, Kamis (9/12).

              Lanjut Sakwan, pihaknya nanti akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan
              yang memiliki karyawan terhitung tanggal 1 Januari tahun 2022.

              "Karena dalam PP 36 dinyatakan, untuk karyawan yang 1 tahun bekerja, gajinya harus UMK,
              kalau diatas 1 tahun berarti ada tambahan-tambahan lain untuk karyawan," jelasnya.

              Sakwan  menambahkan,  tambahan  upah  seperti  tunjangan  keluarga  dan  lain  sebagainya  itu
              harus dipenuhi perusahaan. Sedangkan untuk pelanggaran diakui masih belum ditemukan dan
              akan melakukan pemantauan.

              "Pertama  kita  akan  lakukan  teguran.  Makanya  kami  mengejar  perusahaan  itu,  harus  ada
              peraturan perusahaan," ujarnya.

              Dijelaskannya,  sepanjang  perusahaan  tersebut  telah  memiliki  peraturan  perusahaan,  di  situ
              mereka tetap harus mengikuti UMK agar karyawan tidak merasa dirugikan.

              "Kalau  dia  belum  ada  itu,  kita  akan  suruh  mereka  membuat  peraturan  perusahaan.  Jadi
              peraturan perusahaan itu adalah salah satu kunci untuk menetapkan upah," ungkapnya.

              Selain itu, Disnakertrans Sarolangun mencatat di tahun 2021, terdapat 8.000 pencari kerja baru
              berdasarkan kepengurusan kartu kuning.
              Namun dikatakan Sakwan, kelemahannya dalam pengukuran, pencari kerja enggan melapor jika
              telah mendapatkan pekerjaan.

              "Makanya  kami  memantau,  sepanjang  dia  dapat  kerja  itu  terus  melalui  HP  dengan  yang
              bersangkutan," pungkasnya. (bam/enn).





















                                                           434
   430   431   432   433   434   435   436   437   438