Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

MENAKER TETAPKAN UMP 2022 HANYA NAIK 1,09%

Jakarta, Nawacita – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar rata-rata 1,09%. Kenaikan tersebut
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

“Setelah melakukan simulasi, tentu akan ditetapkan gubernur, nilainya berdasarkan data BPS
rata-rata kenaikan upah minimum 1,09%. Ini rata-rata nasional, kita tunggu saja para gubernur,”
kata Ida dalam konferensi pers, Selasa (16/11/2021).

“Seluruh kepala daerah dapat menetapkan UMP/UMK,” sambungnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) Tahun
2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No.
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah
dalam pasar kerja.

Lebih lanjut, Ida Fauziyah menjelaskan UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya
berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK).

Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2
November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut
telah lebih tinggi.

“Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha,” ujar Ida
Fauziyah.

Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

“Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP,” ujarnya.

Ida menjelaskan, penetapan upah minimum bila tak sesuai perundangan, maka berpotensi
menurunkan daya saing, khususnya kepastian hukum. Ia menilai, bila upah minimum ditetapkan
terlalu tinggi dari ketentuan, maka berpotensi menurunkan kesempatan kerja.

Selain itu, menurutnya bisa memicu pemutusan hubungan kerja, apalagi situasi saat ini masih
pandemi. Tak hanya itu, Ida mengingatkan kepada seluruh gubernur untuk mengikuti aturan
upah minimum dari pemerintah pusat. Jika tidak, ada sanksi yang bakal mengintai.

“Ada sanksi diberikan ke kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban, akan dapat sanksi
administrasi, dan ada di surat edaran (SE) tersebut dijelaskan sanksi teguran tertulis, kemudian
sampai terberat pemberhentian sementara dan permanen. Ini mengacu ketentuan UU Nomor 23
Tahun 2014,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

105