Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 109
Judul Penetapan UMP 2022, Disnakertrans Sumsel: Masih Tunggu Keputusan
Gubernur | Sumbagsel
Nama Media gatra.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/528835/sumbagsel/penetapan-
ump-2022-disnakertrans-sumsel-masih-tunggu-keputusan-gubernur
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-17 20:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),
menyebut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 hingga kini masih menunggu
keputusan dari gubernur yang memimpin provinsi tersebut.
PENETAPAN UMP 2022, DISNAKERTRANS SUMSEL: MASIH TUNGGU KEPUTUSAN
GUBERNUR | SUMBAGSEL
Palembang Gatra.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Sumatera Selatan (Sumsel), menyebut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022
hingga kini masih menunggu keputusan dari gubernur yang memimpin provinsi tersebut.
“Kami sudah mengusulkan (perhitungan penyesuaian UMP baru) ke gubernur untuk bahan
pertimbangan dalam penetapan UMP Sumsel tahun 2022 melalui keputusan gubernur,” ujar
Kepala Seksi (Kasi) Upah Minimum Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi
Sumsel, Susilawati, Rabu (17/11).
Karena itu, lanjutnya, saat ini Disnakertrans provinsi setempat belum dapat menyampaikan lebih
jauh mengenaik penetapan UMP untuk tahun depan tersebut. Kendati begitu, ia menyampaikan
jika keputusan Gubernur Sumsel itu akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2021
mendatang.
“Itu tapi jatuhnya pada Minggu. Jadi, diumumkan sebelum tanggal itu. Semoga Jumat atau Sabtu
ini paling lambat sudah bisa diumumkan,” katanya.
Dijelaskannya, penentuan UMP dan UMK tahun 2022 sepengetahuannya akan memakai skema
dan rumusan baru. Pasalnya, usai ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021
tentang Cipta Kerja, Pemerintah telah menetapkan formulasi baru yang mengatur besaran upah
pada tahun depan. Formulasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
108
