Page 112 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 112
Secara lebih jauh, Taqwallah juga menjelaskan bahwa Aceh telah sejak lama bercita-cita
mewujudkan implementasi prinsip syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai bidang
kehidupan.
Cita-cita mewujudkan implementasi prinsip syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai
bidang kehidupan, kata Taqwallah, telah dirintis sejak 1999, ditandai dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Yang
memberikan harapan untuk menyelenggarakan syariat Islam, termasuk di dalamnya yang
berkaitan dengan praktik ekonomi dan keuangan Syariah.
Selanjutnya setelah Aceh damai, praktik perbankan dan ekonomi Syariah dalam kehidupan
masyarakat Aceh, tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, yang diperkuat Fatwa MPU Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi
Syariah.
"Kebijakan ini memberi amanah kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk melahirkan Qanun
terkait pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh," sebut
Taqwallah.
Ia melanjutkan, hingga pada akhir 2018, Qanun Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah, diterbitkan sebagai komitmen dalam penerapan syariat Islam dalam praktik
keuangan.
Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu disebut bertujuan menata lembaga keuangan
syariah, mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat
Islam.
Dengan Qanun tersebut, seluruh Lembaga keuangan di Aceh diwajibkan berbenah diri dan
beralih dari konvensional ke Syariah, dan ditargetkan tuntas pada Januari 2022. "Sejak lahirnya
Qanun LKS, Pemerintah Aceh terus mengawal dan memfasilitasi semua lembaga keuangan yang
beroperasi di Aceh agar tetap menjalankan prinsip-prinsip Syariah," kata Taqwallah.
Lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh perlahan disebut telah beralih dari sistem
konvensional ke sistem Syariah, seperti halnya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan
dengan meluncurkan layanan berbasis Syariah.
Lebih lanjut Taqwallah mengatakan, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di
Aceh masih menyisakan banyak tantangan dan ruang yang menjadi PR untuk dituntaskan secara
bersama-sama.
"Tantangan itu, tak dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah Aceh, tanpa dukungan dari
seluruh lembaga keuangan Syariah, para pihak lainnya, dan masyarakat secara umum," tutur
Taqwallah.
"Kami meyakini, berbagai tantangan tersebut tidaklah berat jika kita selalu bersama-sama dalam
membahas solusinya. Yang terpenting adalah adanya komitmen, seperti yang telah ditunjukkan
oleh banyak lembaga keuangan di Aceh, termasuk BPJS Ketenagakerjaan," ujar Taqwallah.
Pada kesempatan itu, Taqwallah juga menyampaikan harapan pemerintah Aceh terkait peran
penuh dari BPJS Ketenagakerjaan untuk terus ambil bagian dalam membantu Pemerintah Aceh
dalam memajukan ekonomi Syariah dan pembangunan Aceh secara umum, serta turut andil
dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah Nasional.
Acara launching layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan itu turut diikuti secara virtual oleh Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy dan Menteri
111
