Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 139
Judul Kaji Kenaikan Rp22.700 atau Rp100.000, Jatim Belum Tetapkan UMP
2022
Nama Media solopos.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.solopos.com/kaji-kenaikan-rp22-700-atau-rp100-000-
jatim-belum-tetapkan-ump-2022-1197660?utm_source=terkini_desktop
Jurnalis Peni Widarti
Tanggal 2021-11-17 19:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) hingga kini masih mempertimbangkan nilai kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) 2022 antara Rp22.700 atau Rp100.000. Menurut Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo, saat ini Gubernur
Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Disnakertrans untuk melakukan konsultasi ulang terkait
UMP terutama jika diperkenankan untuk naik hingga Rp100.000, bahkan sampai Rp300.000
seperti keinginan serikat pekerja.
KAJI KENAIKAN RP22.700 ATAU RP100.000, JATIM BELUM TETAPKAN UMP 2022
SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) hingga kini masih mempertimbangkan nilai
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 antara Rp22.700 atau Rp100.000.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu
Bagijo, saat ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Disnakertrans untuk
melakukan konsultasi ulang terkait UMP terutama jika diperkenankan untuk naik hingga
Rp100.000, bahkan sampai Rp300.000 seperti keinginan serikat pekerja.
"Ibu Gubernur ingin tetap meminta untuk konsultasi ulang dengan Kemenaker terkait
argumentasi yang disampaikan oleh pekerja, karena UMP kita dengan kenaikan Rp22.700 itu
masih belum membuat UMK up [naik] dari itu. Apakah bisa diperkenankan kalau ditingkatkan
sampai Rp100.000," jelas Himawan, Rabu (17/11/2021).
Dia menjelaskan batas akhir penetapan UMP Jatim 2022 adalah 19 November 2021, sehingga
masih ada waktu beberapa hari bagi pihaknya untuk melakukan konsultasi dengan Kemenaker.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mengatakan
para pekerja sudah menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jatim sebagai penentu UMP dan
UMK (upah minimum kabupaten/kota), meskipun tetap mengacu pada PP No.78 Tahun 2015
tentang Pengupahan yakni penghitungan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
138
