Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 137

Judul               UMP Hanya Naik 1,09 Persen, Politikus PKS: Tak Cukup untuk Penuhi
                                    Kebutuhan Hidup Buruh
                Nama Media          kompas.tv
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.kompas.tv/article/233013/ump-hanya-naik-1-09-persen-
                                    politikus-pks-tak-cukup-untuk-penuhi-kebutuhan-hidup-buruh
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-17 19:17:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengkritik keras keputusan pemerintah yang
              hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen. Menurut dia, kenaikan itu
              amat  kecil  dan  tak  akan  bisa  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  agar  bisa  hidup  layak  dan
              menafkahi keluarganya.


              UMP HANYA NAIK 1,09 PERSEN, POLITIKUS PKS: TAK CUKUP UNTUK PENUHI
              KEBUTUHAN HIDUP BURUH

              Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani mengkritik keras keputusan pemerintah yang
              hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen. Menurut dia, kenaikan itu
              amat  kecil  dan  tak  akan  bisa  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  agar  bisa  hidup  layak  dan
              menafkahi keluarganya.

              "Jumlah kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah
              satu indikator dalam penentuan upah. Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah
              1,66  persen.  Ini  kenapa  rata-rata  kenaikan  UMP  hanya  1,09  persen?"  kata  Netty  dalam
              keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).

              Anggota  Komisi  IX  DPR  RI  itu  mempertanyakan  metode  atau  formula  apa  yang  digunakan
              pemerintah dalam menyusun UMP 2022. Karena meskipun pihaknya menolak UU Cipta Kerja,
              akan tetapi UU Cipta Kerja juga memuat banyak indikator lainnya dalam menentukan upah.

              "Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah
              pemerintah memakai itu, seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat
              daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi bukan hanya soal inflasi dan
              pertumbuhan ekonomi saja," kata Netty.






                                                           136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142