Page 132 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 132

KEMNAKER: PEMERINTAH DAN SEJUMLAH PIHAK TERUS TINGKATKAN
              PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA

              Suara.com  -  Pemerintah  bersama  sejumlah  pihak  terus  berkomitmen  meningkatkan
              perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, khususnya bagi pekerja
              migran  awak  kapal.  Hal  itu  disampaikan  Sekjen  Kemnaker,  Anwar  Sanusi  saat  memberikan
              sambutan  pada  acara  Lokakarya  bertajuk  "Konsultasi  Menghadapi  Gelombang:  Respons  atas
              Pandemi  Covid-19  dan Tindakan  Pemulihan  bagi  Pekerja  Migran  Khususnya  Penangkap  Ikan
              Migran", Jakarta, Rabu (17/11/2021).

              "Acara lokakarya ini sesungguhnya wujud nyata dari komitmen pemerintah yang bekerja sama
              dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
              beserta keluarganya, khususnya bagi pekerja migran awak kapal," ucap Sekjen Anwar.
              Ia mengatakan, selama masa pandemi Covid-19, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh
              pihak terkait, termasuk Perwakilan RI di negara tujuan penempatan guna memberikan bantuan
              dan memfasilitasi kepulangan bagi PMI bermasalah sampai ke daerah asalnya.

              Sementara secara lebih khusus, katanya, Kemnaker menerbitkan beberapa kebijakan nasional
              dalam menyikapi situasi terkini pandemi Covid-19 di tingkat nasional maupun internasional dan
              sebagai bentuk percepatan pemulihan ekonomi nasional.

              "Kebijakan dilakukan dengan menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 294
              Tahun 2020 tentang Pelaksana Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Jadi kami
              di Kemnaker, utamanya Bu Menteri Ida Fauziyah, sangat responsif dalam menyikapi pandemi
              Covid-19," ucapnya.

              Selain  itu,  sambungnya,  secara  bertahap  membuka  negara  tujuan  penempatan  setelah
              memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI di negara tujuan penempatan dan rapat
              koordinasi  antar  kementerian/lembaga  terkait.  "Sampai  dengan  bulan  November  2021  telah
              dibuka  58  negara  penempatan  melalui  perubahan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan
              Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ketujuh," ujarnya.



































                                                           131
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137