Page 129 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 129
Judul Menaker Dukung BPJS Ketenagakerjaan Gelar Layanan Syariah di Aceh
Nama Media detik.com
Newstrend Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5815835/menaker-
dukung-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-layanan-syariah-di-aceh
Jurnalis Yudistira Perdana Imandiar
Tanggal 2021-11-17 19:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memberikan layanan jaminan sosial
berbasis syariah dalam menjamin perlindungan sosial masyarakat pekerja di Provinsi Aceh
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Payung hukum menjadi aspek penting bagi
BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program layanan syariah. Para pemangku
kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan peran aktif guna mendorong
terciptanya regulasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial Ketenagakerjaan berbasis
syariah
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya mengharapkan dukungan aktif atas
layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga dengan tersedianya Layanan Syariah
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, ini bisa menjadi acuan bagi penyelenggaraan
layanan syariah di masa mendatang
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang menghadirkan
Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dinilai Ida
tepat untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan. Menurut Ida, gambaran
sosiodemografi penduduk yang menjadi potensi bagi Provinsi Aceh dalam menata dan
mengembangkan layanan ekonomi syariah secara akumulatif, sehingga dapat berkontribusi
dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
128
