Page 133 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 133
Judul Buruh Jawa Barat & Nasional Mogok Massal, Catat Tanggalnya!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20211117192055-4-
292349/buruh-jawa-barat-nasional-mogok-massal-catat-tanggalnya
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-17 19:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Kalangan buruh kompak untuk mengadakan mogok nasional demi memprotes keputusan
pemerintah yang hanya menaikkan upah minimum sebesar 1,09%. Padahal, tuntutan buruh
adanya kenaikan mencapai 10%. Tidak bertemunya kesepakatan ini, buruh secara nasional,
termasuk Jawa Barat, bakal kompak untuk mengadakan mogok dalam beberapa hari ke depan.
BURUH JAWA BARAT & NASIONAL MOGOK MASSAL, CATAT TANGGALNYA!
Jakarta, Kalangan buruh kompak untuk mengadakan mogok nasional demi memprotes
keputusan pemerintah yang hanya menaikkan upah minimum sebesar 1,09%. Padahal, tuntutan
buruh adanya kenaikan mencapai 10%. Tidak bertemunya kesepakatan ini, buruh secara
nasional, termasuk Jawa Barat, bakal kompak untuk mengadakan mogok dalam beberapa hari
ke depan.
"Se-Indonesia karena tanggal 30 November batas akhir penetapan UMK oleh Gubernur. Rencana
untuk upah minimum mogok 2 hari, yakni tanggal 29 dan 30 November 2021," kata Ketua
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit, Roy Jinto, kepada Rabu (17/11/21).
Mogok akan berlangsung sebelum penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) namun
setelah penetapan UMP. Buruh juga menuntut pemerintah untuk tidak menggunakan PP36/2021
sebagai dasar perhitungan. Pasalnya, perhitungan dengan metode ini sudah banyak masalah.
"Dalam PP 36/2021 mensyaratkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kabupaten/kota 3 tahun
terakhir, sedangkan tidak semua kabupaten/kota menghitung dan merilis pertumbuhan ekonomi
yang dibutuhkan tersebut, jauh-jauh hari kita teman-teman di kabupaten/kota sudah mencoba
meminta data-data tersebut ke BPS kabupaten/kota namun BPS tersebut menyatakan tidak
mempunyai data-data yang dibutuhkan," kata Roy.
Rasa kecurigaan buruh kian menjadi ketika tiba-tiba muncul Surat Edaran (SE) Menaker RI
tanggal 9 Nopember 2021 mengenai data-data pertumbuhan ekonomi se-Indonesia, sehingga
buruh sangat meragukan data-data yang disampaikan Menaker tersebut.
132
