Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 152
Judul Cegah Kemiskinan, Standar Upah Mesti Diterapkan
Nama Media keprinews.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://keprinews.co.id/2021/11/17/cegah-kemiskinan-standar-upah-
mesti-diterapkan/
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2021-11-17 18:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan UMK ini, merupakan salah satu
program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan
serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya
saing
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus
dilaksanakan oleh pengusaha
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam menetapkan UMK, maka harus
dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan
UMP
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ada pula, kabupaten dengan angka
pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya masih bertani, namun karena
kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat
tinggi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam wagepedia tersebut juga terdapat fitur
kalkulator upah minimum, sehingga siapapun, di manapun dan kapanpun dapat mengetahui
perhitungan nilai UM tahun 2022. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai
salah satu alternatif pengambilan keputusan para stakeholder pengupahan dengan transparan
dan akurat
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) atau standar
upah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja serta sebagai upaya mencegah
kemiskinan. UMK Tahun 2022 ini sudah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
151

