Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 154
Judul Layanan syariah BPJS dapat perluas cakupan peserta jaminan sosial
Nama Media antaranews.com
Newstrend Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2529933/layanan-syariah-bpjs-
dapat-perluas-cakupan-peserta-jaminan-sosial
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-17 18:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memberikan layanan jaminan sosial
berbasis syariah dalam menjamin perlindungan sosial masyarakat pekerja di Provinsi Aceh
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semoga dengan tersedianya Layanan Syariah
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, ini bisa menjadi acuan bagi penyelenggaraan
layanan syariah di masa mendatang
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan layanan syariah milik BPJS
Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan
jaminan sosial.
"Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dapat memberikan layanan jaminan sosial berbasis syariah dalam menjamin perlindungan
sosial masyarakat pekerja di Provinsi Aceh," kata Ida dalam keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan RI yang diterimadi Jakarta, Rabu.
LAYANAN SYARIAH BPJS DAPAT PERLUAS CAKUPAN PESERTA JAMINAN SOSIAL
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan layanan syariah milik BPJS
Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas cakupan kepesertaan
jaminan sosial.
"Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja dapat memberikan layanan jaminan sosial berbasis syariah dalam menjamin perlindungan
sosial masyarakat pekerja di Provinsi Aceh," kata Ida dalam keterangan tertulis Kementerian
Ketenagakerjaan RI yang diterimadi Jakarta, Rabu.
153
