Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 158
Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
ekonomi.
Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi tertinggi didapat
oleh Maluku Utara dengan kenaikan 12,76%, Inflasi tertinggi Bangka Belitung 3,29%.
Mirah Sumirat juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dan PP No. 36 tahun
2021 tentang Pengupahan, semakin membuktikan bahwa Pemerintahan Joko Widodo
memberikan karpet merah kepada pengusaha dan tidak berpihak pada pekerja dan rakyat
Indonesia.
Mirah mengatakan ASPEK Indonesia akan melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes
keras atas keputusan Pemerintah.
Mogok akan dilakukan secara bergelombang dari akhir November sampai awal Desember.
"Mogok Nasional secara konstitusional untuk menolak penetapan UMP 2022 yang tidak
manusiawi dan ini semakin membuktikan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan
kehidupan yang layak kepada rakyat nya," ujar Mirah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani mengatakan kenaikan
UMP sesuai PP No. 36 tahun 2021 sudah adil dan sesuai.
Pasalnya, ketentuan kenaikan UMP sebelumnya memberatkan pengusaha.
"Kami mendukung ketentuan PP No.36, ini cukup adil untuk semuanya," uajr Haryadi, kepada
Katadata, Rabu (17/11).
157
