Page 163 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 163
Seperti diketahui, saat ini masyarakat masih berada di masa sulit imbas pandemi Covid-19.
Ditambah lagi, Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan
naik, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai April 2022.
Hal-hal seperti itu dinilainya sangat tidak memihak kepentingan pekerja.
"Tahun depan ada kenaikan PPN 10 sampai 11 persen. Kebijakan ini kan tidak mengakomodasi
kepentingan dari para pekerja," jelas Bhima.
"Ini sebenarnya cukup berisiko menghambat daya beli masyarakat yang sekarang dalam masa
pemulihan, dan pertumbuhan kinerja ritel juga berpengaruh," pungkasnya.
Upah Minimum Tahun Depan Cuma Naik 1 Persen, Buruh: Ini Sangat Memalukan
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) memprotes keras keputusan tersebut.
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menjelaskan, Pemerintah menetapkan kenaikan upah
minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Yang di mana, aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Pemerintah sedang mempermalukan dirinya sendiri, karena terbukti membuat aturan turunan
berupa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yang justru bertentangan dengan UU No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ungkap Mirah, Rabu (17/11/2021).
Mirah kembali melanjutkan, dalam UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum dihitung hanya
berdasar variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).
Namun dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada tambahan formula baru yang
ditetapkan sepihak oleh Pemerintah, yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja
Yaitu penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas
bawah.
Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah tangga.
Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan 50 persen.
Formula baru rentang nilai batas atas dan batas bawah dalam PP No. 36 tahun 2021 inilah yang
membuat kenaikan upah minimum 2022 hasilnya justru di bawah inflasi ataupun pertumbuhan
ekonomi.
Mirah Sumirat mengungkapkan, berdasarkan PP No. 36 tahun 2021, kenaikan UMP 2022 tertinggi
adalah di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548.
Artinya hanya naik sebesar Rp 37.538.
Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah di Jawa Tengah menjadi sebesar
Rp1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp14.032 dibanding UMP tahun 2021 sebesar
Rp1.798.979.
162
