Page 160 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 160
KENAIKAN UMP DI BAWAH RP 50 RIBU, BURUH SEBUT PEMERINTAH MEMALUKAN
Pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 1,09%.
Dengan kenaikan sebesar itu, tambahan upah buruh kemungkinan tidak akan sampai Rp 50 ribu.
Berdasarkan hitungan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dan
mempertimbangkan PP No. 36 tahun 2021 maka kenaikan UMP tahun 2022 tertinggi hanya
sebesar Rp 37.538 dan kenaikan terendah adalah hanya naik Rp 14.032.
Kenaikan tertinggi ada di Jakarta dengan melihat UMP tahun ini di kisaran Rp 4.416.186,548.
Kenaikan akan menjadi sebesar Rp 4.453.724 dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp
4.416.186,548. Artinya hanya naik sebesar Rp 37.538.
Sementara itu, kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah di Jawa Tengah menjadi sebesar Rp
1.813.011.
Angka itu hanya naik sebesar Rp 14.032 dibanding UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,00.
"Ini sangat memalukan di tengah kondisi rakyat yang semakin sulit dan daya beli masyarakat
yang semakin rendah. Rakyat dipaksa untuk terus miskin," tutur Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi
Serikat Pekerja Indonesia, dalam siaran pers, Rabu (17/11).
Mirah menambahkan kenaikan UMP tahun depan seharusnya mempertimbangkan bahwa
pemerintah tidak menaikkan UMP tahun 2021. Selain itu, dampak pandemi Covid-19 yang masih
berlangsung tahun depan.
"Kalau mau fair, kita lihat insentif di masa pandemi lebih banyak diterima pengusaha daripada
buruh. Banyak buruh yang work from home sehingga kebutuhan bertambah seperti internet,"
ujarnya.
Terkait kenaikan UMP, Mirah menjelaskan pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.
"Pemerintah sedang mempermalukan dirinya sendiri, karena terbukti membuat aturan turunan
berupa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang justru bertentangan dengan UU No.
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,"kata Mirah Sumirat.
Mirah mengatakan dalam UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum dihitung hanya berdasar
variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).
Namun dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada tambahan formula baru yang
ditetapkan sepihak oleh Pemerintah, yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, yaitu penyesuaian
nilai upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai batas atas dan batas bawah.
Nilai batas atas upah minimum dihitung berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata
banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja
pada setiap rumah tangga.
Nilai batas bawah upah minimum dihitung dari batas atas upah minimum dikalikan 50%.
159
