Page 153 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 153
CEGAH KEMISKINAN, STANDAR UPAH MESTI DITERAPKAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) atau standar
upah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja serta sebagai upaya mencegah
kemiskinan. UMK Tahun 2022 ini sudah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Kebijakan UMK ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai
salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi
Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing," kata Ida Fauziyah di kantor
Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menurutnya Upah Minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku
bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Ida Fauziyah menjelaskan, UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah,
yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi
penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November
2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih
tinggi.
"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Ida Fauziyah
didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur,
Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November
2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP
harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November
2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.
Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021
adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Ia menilai
keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di
masing-masing wilayah.
Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memili korelasi sama sekali
dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya.
Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai
UM hampir 2 kali dari kota.
"Ada pula, kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya
masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa
memiliki nilai UMK yang sangat tinggi," katanya.
Kepada media, Ida Fauziyah juga memperkenalkan sekaligus meluncurkan wagepedia, yakni
kanal informasi milik kemnaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak. Melalui wagepedia ini,
publik dapat mengetahui data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat dan dapat
diakses secara transparan.
"Dalam wagepedia tersebut juga terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapapun, di
manapun dan kapanpun dapat mengetahui perhitungan nilai UM tahun 2022. Dengan demikian,
data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan para
stakeholder pengupahan dengan transparan dan akurat," katanya. (*/arl).
152
