Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 243
Judul UMP Terendah Nasional, Serikat Buruh: Jawa Tengah Seperti Palung
Lautan
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1719595/ump-
terendah-nasional-serikat-buruh-jawa-tengah-seperti-palung-lautan
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-11-17 16:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) angkat suara mengenai penetapan upah minimum
provinsi (UMP) untuk Jawa Tengah yang menjadi terendah secara nasional. Menurutnya
kenaikanupah sebesar Rp13.956bukanlah angka yang layak. Meskisaat ini kondisi perekonomian
berangsur normal,ada beberapa kondisi yang menyebabkan efek pandemi masih terasa.
UMP TERENDAH NASIONAL, SERIKAT BURUH: JAWA TENGAH SEPERTI PALUNG
LAUTAN
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) angkat suara mengenai penetapan upah minimum
provinsi (UMP) untuk Jawa Tengah yang menjadi terendah secara nasional.
Menurutnya kenaikanupah sebesar Rp13.956bukanlah angka yang layak. Meskisaat ini kondisi
perekonomian berangsur normal,ada beberapa kondisi yang menyebabkan efek pandemi masih
terasa.
Hal ini dikatakan oleh Ketua SPSI Solo Wahyu Rahadi saat dihubungi, Rabu (17/11). Menurutnya,
angka UMP yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bukanlah angka yang layak.
Perhitungan yang didasarkan pada PP Nomor 36 Tahun 2021 ini sangat tidak menghargai buruh,
sebab kenaikan angkanya sangat kecil. Bahkan ada beberapa daerah (provinsi) menggunakan
dasar PP ini angkanya lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah, katanya.
UMP Jawa Tengah pada tahun 2021 yakni Rp1.798.979. Sementara pada 2022 pemerintah
menetapkan UMP Jawa Tengah sebesar Rp1.812.935 atau mengalami kenaikan Rp13.956. UMP
tersebut terendah di antara provinsi lain di Indonesia.
SPSI Solo menganggap angka ini tidak realistis. Apalagi saat ini harga kebutuhan pokok naikluar
biasa. Angka tersebut bahkan dinilai tidak menyesuaikan kondisi perekonomian Jawa Tengah.
242
