Page 239 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 239

Judul               SPSI Kepri Tolak Kenaikan UMK Batam 2022 Sebesar 0,85 Persen
                Nama Media          kumparan.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://kumparan.com/kepripedia/spsi-kepri-tolak-kenaikan-umk-
                                    batam-2022-sebesar-0-85-persen-1ww7Pimx7Oc
                Jurnalis            kepripedia
                Tanggal             2021-11-17 16:33:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Pemerintah  mengeluarkan  Surat  Edaran  melalui  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  B-M/383/HI
              01.00/XI 2021 terkait upah UMK Batam 2022. Edaran tersebut menetapkan UMK Kota Batam
              Tahun 2022 naik sebesar Rp 35.429,51 menjadi Rp4.186.359, 51 atau naik sekitar 0,85 persen.



              SPSI KEPRI TOLAK KENAIKAN UMK BATAM 2022 SEBESAR 0,85 PERSEN

              Pemerintah  mengeluarkan  Surat  Edaran  melalui  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  B-M/383/HI
              01.00/XI 2021 terkait upah UMK Batam 2022. Edaran tersebut menetapkan UMK Kota Batam
              Tahun 2022 naik sebesar Rp 35.429,51 menjadi Rp4.186.359, 51 atau naik sekitar 0,85 persen.

              Aliansi serikat buruh di Kepulauan Riau tetap meminta pemerintah untuk naikan 10 peren atau
              7 persen. Pihaknya menolak pembahasan UMK, landasannya menggunakan PP Nomor 35 tahun
              2021.
              "Kami tolak hasil pembahasan itu. Kita menolak UMK yang berdasarkan PP 35 tahun 2021. Kita
              minta naik 10 persen," ujar Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri pada kepripedia, Rabu
              (17/11).

              Menurutnya,  peraturan  pemerintah  Nomor  36  tahun  2021  tersebut  tidak  memilik  empati
              terhadap  nasib  buruh  yang  ada  di  tanah  air  tentang  pengupahan  dewan  pengupahan  tidak
              diberikan kewenangan untuk menata UMK di daerah masing-masing.

              "Kita juga telah menanyakan surat penolakan terkait pembahasan UMK di daerah. Kita sudah
              menyikapi hal ini dengan konsolidasi bersama dan tetap menolak," tegas dia.

              Selain itu, pihaknya juga meminta gubernur untuk dapat mengesahkan UMK dan UMP tahun
              2021 yang kini belum ada statusnya dikeluarkan.

              Sedang memuat..

              "Naikan dulu UMK dan UMP 2021 dulu, baru bahas UMK 2022. Kita tetap tolak," ujar dia.

                                                           238
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244