Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 234
yang cukup alot dan terjadi kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan perwakilan Apindo, Serikat
Pekerja dan Pemerintah Pusat. Sehingga jika kemudian dipermasalahkan dan ditolak tentunya
agak sedikit aneh," katanya.
Untuk pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun dan memiliki resiko pekerjaan yang lebih
tinggi tentunya tidak lagi dibayar berdasarkan upah minimum.
Pemerintah mewajibkan adanya perhitungan struktur dan skala upah di perusahaan yang
menunjukkan skala dan ruang gaji berdasarkan banyak variabel. Termasuk juga masa kerja dan
resiko pekerjaan yang dijalankan.
"Kita imbau seluruh perusahaan di Batam untuk segera menghitung dan mengupdate
perhitungan struktur dan skala upahnya karena jika tidak ada akan ada sanksi dari pemerintah,"
ujarnya.
Ditambahkan Rafki, kepada seluruh pihak terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif.
Pasalnya investasi di Batam sedang terpuruk dan investasi baru sangat dibutuhkan untuk
membuka lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam telah mencapai 11 persen, lebih kurang
melonjak dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya di kisaran 7 sampai 8 persen.
"Jika iklim investasi kurang kondusif maka investor akan enggan datang ke Batam dan saudara-
saudara kita yang sedang menganggur tentunya akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan,"
katanya.
(jun) Berita ini pertama kali terbit di S S S Sedang memuat..
233
