Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 233

UMK BATAM DIPREDIKSI CUMA NAIK RP 35 RIBU

              Pemerintah pusat sudah mengeluarkan petunjuk teknis dan merilis data yang dibutuhkan untuk
              menentukan upah minimum tahun 2022 melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No B-
              M/383/HI.01.00/XI/2021.

              Dengan  bekal  SE  Menaker  ini,  sudah  bisa  dihitung  dan  ditentukan  nilai  UMK  Kota  Batam,
              Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2022.

              Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid mengatakan, dalam formulasi perhitungan UMK yang ada
              dalam PP 36/2021 tentang pengupahan memasukkan rata-rata konsumsi perkapita masyarakat
              di suatu daerah.

              Lalu memperhitungkan rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga di suatu daerah
              yang nanti akan dibandingkan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja, serta
              data inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

              Untuk  data  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  diambil  adalah  data  di  tingkat  Provinsi.
              Lanjutnya, dengan memasukkan semua data ini ke dalam formula yang telah diberikan di PP
              36/2021, maka nilai UMK Batam tahun 2022 sudah bisa dihitung.

              SE Menaker yang diterbitkan juga memuat data yang dibutuhkan mulai dari tingkat pusat sampai
              ke data di tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

              Dengan menggunakan data dan formula perhitungan yang ada dalam SE Menaker tersebut, Rafki
              memperkirakan UMK Batam di 2022 adalah Rp 4.186.359,51 atau naik sebesar Rp 35.429,51
              dibandingkan UMK tahun 2021 yang bernilai Rp 4.150.930.

              "Kalau dihitung persentasenya maka tingkat kenaikkan UMK Batam tahun 2022 adalah sebesar
              0,85 persen," kata Rafki, Rabu (17/11/2021).

              Penilaian Apindo Kota Batam terkait nilai UMK tahun 2022 ini adalah sudah cukup adil dan lebih
              objektif ketimbang formulasi perhitungan upah minimum yang ada dalam PP 78/2015.

              Pada daerah yang selama ini upah minimumnya terlalu rendah, maka akan terjadi kenaikkan
              upah  minimum  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  yang  upah
              minimumnya sudah terlalu tinggi.
              Untuk Batam sendiri, terang Rafki, upah minimumnya sudah terlalu tinggi, maka persentase
              kenaikkan menjadi relatif tidak begitu melonjak.

              Memasukkan variabel rata-rata konsumsi perkapita suatu daerah ke dalam formula perhitungan
              upah minimum menunjukkan bahwa formula itu telah mewakili kebutuhan biaya hidup per orang
              di suatu daerah.

              "Untuk nilai konsumsi perkapita di Kota Batam lewat data yang dirilis BPS adalah Rp 2.067.955
              per bulan. Dengan UMK Batam yang diprediksi naik menjadi Rp 4.186.359,51 di tahun 2022
              nanti, logikanya masih bisa menutupi biaya pengeluaran bulanan dan masih bisa melakukan
              saving," kata dia.

              Rafki mengingatkan kalau UMK itu diperuntukkan untuk pekerja lajang yang memiliki masa kerja
              di bawah 1 tahun. Ia berharap dari rekan-rekan serikat pekerja tidak lagi mempermasalahkan
              formulasi dan nilai UMK Batam yang dihasilkan.

              "Karena  dalam  tahap  pembahasan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  juga  pembahasan  PP
              36/2021 tentang pengupahan, serikat pekerja di tingkat nasional dilibatkan. Terjadi perundingan

                                                           232
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238