Page 362 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 362
Saiful menyampaikan, November ini merupakan penentuan upah minimum provinsi maupun
kabupaten/kota, penyesuaiannya diatur berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
pengupahan yang merupakan aturan turunan dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
(Omnibus Law).
Aturan baru tersebut, kata Saiful, sama dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,
di mana besaran penyesuaian upah tidak lagi dilihat dari hasil survey kebutuhan hidup layak,
sehingga secara sistem telah merugikan pekerja/buruh.
Selain itu, lanjut Saiful, pihaknya juga meminta Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Aceh
Nomor 7 2014 tentang ketenagakerjaan serta dapat disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), sehingga ada perbedaan antara Aceh dengan daerah
lainnya.
"Permintaan jumlah UMP sebesar Rp3,6 juta ini telah sesuai dengan rata-rata hasil survei mandiri
kebutuhan hidup layak (KHL) di sembilan kabupaten/kota di Aceh," ujarnya.
Saiful menambahkan, saat ini buruh Aceh juga sedang berupaya untuk merevisi Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2014 tersebut karena dinilai tidak relevan lagi dengan pekerja/buruh di Aceh
sejak disahkannya UU Omnibus Law.
"Kita juga mendesak DPR Aceh dan Gubernur Aceh segera melakukan revisi Qanun Aceh Nomor
7 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan dengan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja
di Aceh," demikian Saiful Mar.
361
