Page 366 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

UMP 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah di tiap wilayah
menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.
36/2021. Berdasarkan aturan itu, penyesuaian UMP juga tidak boleh melampaui batas atas. Putri
mengatakan UMP 2022 di empat provinsi akan sama dengan 2021 karena nilainya telah
melampaui batas atas upah minimum. Keempat provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan
(Rp3.144.1446), Sulawesi Utara (Rp3.310.723), Sulawesi Selatan (Rp3.165.876), dan Sulawesi
Barat (Rp2.678.863).

Penetapan UMP 2022 paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21 November
2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota (UMK) diumumkan paling lambat 30 November
2021. Mengacu regulasi terbaru, UMK hanya bisa ditetapkan jika pertumbuhan ekonomi
kabupaten/ kota dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi tingkat
provinsi.

Selain itu, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah bersangkutan dalam periode
yang sama juga memperlihatkan angka yang selalu positif dan lebih tinggi daripada provinsi.
Hitungan Buruh Kalangan pekerja mengingatkan penetapan UMP 2022 merupakan kewenangan
gubernur sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah pusat diminta tak - mengintervensi proses penetapan upah minimum 2022. "Saya
mendorong para gubernur untuk menetapkan UMP berdasarkan kondisi riil wilayahnya. Kalaupun
ada rumus-rumus dalam PP No. 36/2021 maka ketentuan tersebut hanya sebatas acuan dan
imbauan saja, bukan sebagai rumus yang mengatur 100% kewenangan gubernur," kata
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Senin.

Dia mengatakan para gubernur memiliki kepentingan dalam penetapan UMP maupun upah
minimum kabupaten/kota (UMK) untuk mendukung konsumsi masyarakat di wilayahnya.
Kenaikan upah minimum bisa meningkatkan daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan
ekonomi.

Timboel menilai variabel- variabel yang dipakai dalam rumus penetapan UMP dan UMK yang
mengacu pada PP No. 36/2021 bisa menurunkan rata-rata konsumsi per kapita. Di sisi lain, rata-
rata jumlah anggota keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga yang bekerja setiap
tahunnya tidak berubah secara signifikan.

"Kondisi ini akan menyebabkan nilai batas atas upah minimum cenderung turun," paparnya. Nilai
batas atas yang relatif turun, lanjutnya, berdampak pada tingkat kenaikan UMP yang berada di
bawah nilai inflasi. Hal ini terlihat dari simulasi kenaikan UMP dan UMK 2022 yang menunjukkan
mayoritas penyesuaian upah berada di bawah 1%.

"Rumus baru menyebabkan kenaikan di bawah 1% atau tidak naik sama sekali. Sementara nilai
inflasi di atas 1%. Pastinya daya beli buruh dan keluarganya akan menurun.

Upah buruh tergerus inflasi," kata Timboel. Para buruh di Jawa Tengah (Jateng) juga telah
bertemu Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang, Senin. Mereka membawa hitung- hitungan
konsep kenaikan upah di Jateng.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Aulia Hakim, mewakili sejumlah serikat
buruh menyebut semestinya tahun depan kenaikan upah di atas 10%. "Ketika kita tambahkan
antara lain hand sanitizer, masker, segala macam kita jumlahkan itu muncul angka di atas 10%.
Atau bisa kita sebut itu sekitar Rp300.000 sampai Rp400.000," kata Hakim. Ganjar belum
menjanjikan apa pun. Tetapi dia menyebut formula upah dari buruh itu bisa jadi pertimbangan.
Setidaknya, ketika memutuskan upah baru, ada dasar hitungan yang bisa dijadikan patokan.
(Bisnis/voa Indonesia)

365