Page 369 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera
Selatan, Koimudin kepada wartawan, Rabu (17/11/2021). Koimudin mengatakan, keputusan tak
menaikan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan. Dalam aturan itu ada formulasi yang diberikan terkait besaran UMP di Sumatera
Selatan.

"PP nomor 36 itu juga mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang
cipta kerja. Dalam pasal 191 a disebut jika ada kenaikan yang sebelumnya telah ditentukan maka
di tahun berikutnya ada baseline bagi penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum," kata
Koimudin.

Menurut Koimudin, penetapan UMP itu akan diumumkan langsung oleh Gubernur Sumatera
Selatan dalam waktu dekat. Sehingga, pengesahan tak ada kenaikan UMP dapat disosialisasikan.

"19 November nanti akan diumumkan oleh Gubernur," ujarnya.

Untuk diketahui, UMP di Sumsel pada tahun 2019 sebesar Rp 2.804.453. Kemudian, pada tahun
2020 naik 8,15 persen menjadi Rp 3.043.111.

Selanjutnya, pada 2021 kembali naik menjadi Rp 3.144.446 Ketua DPD Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan, Sumarjono Saragih menambahkan, mereka akan
mengikuti keputusan pemerintah terkait besaran UMP yang telah ditetapkan.

"Apa yang diputuskan itu sudah sesuai dengan formula PP yang ada. Kami selaku pengusaha
akan taat pada PP dan Undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika,
Keunagan, Perbankan dan Aneka Industri (NIKEUBA) Palembang, menolak adanya penggunaan
formula dalam PP nomor 36 yang digunakan pemerintah.
"Pengambilan keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan pertimbangan lain berdasarkan atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Seharusnya pemerintah dan pengusaha melihat
kondisi hidup para buruh,"ungkapnya.

368