Page 375 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 375
Judul Menaker Ancam Pidanakan Perusahaan Tak Bayar Upah Sesuai Aturan
Nama Media Harian Banyuasin
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-11-17 13:53:00
Ukuran 375x155mmk
Warna Warna
AD Value Rp 41.250.000
News Value Rp 206.250.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pengusaha yangtidak membayar
upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah
Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini
sudah tidak ada lagi penangguhan upah minimum sehingga seluruh perusahaan wajib
membayarupah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum
Sektor (UMS) yang masih berlaku.
MENAKER ANCAM PIDANAKAN PERUSAHAAN TAK BAYAR UPAH SESUAI ATURAN
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, pengusaha yang tidak membayar
upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah
Minimum Kota (UMK) terancam sanksi pidana.
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sudah tidak ada lagi penangguhan upah
minimum sehingga seluruh perusahaan wajib membayarupah sekurang-kurangnya sebesar upah
minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih berlaku.
"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah UM dikenakan sanksi pidana," kata Menaker
Ida dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Menaker Ida melanjutkan, pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari
ketentuan upah minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja atau buruh
dengan pengusaha. Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha
Mikro dan Kecil.
"Yaitu sekurang-kurangnya sebesar50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas
garis kemiskinan, jelasnya.
Menaker Ida melanjutkan, penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan berpotensi menurunkan Indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek
kepastian hukum. Kemudian, menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum
374
