Page 402 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 402

jelas  berita  acara  sudah  kami  sampaikan.  Berita  acara  itu  kita  tandatangani  bersama-sama
              semua unsur," katanya.
              Sementara  itu  Buruh  di  Kabupaten  Jombang  kembali  melakukan  aksi  demonstrasi  meminta
              kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2022, Selasa (16/11). Aksi serupa juga pernah
              dilakukan para buruh sebelumnya di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang
              beberapa waktu yang lalu.

              Massa aksi demo buruh kali ini tampak lebih banyak jika dibandingkan aksi sebelumnya. Jika di
              depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang beberapa waktu lalu aksi demo hanya
              diikuti puluhan buruh, kali ini demo diikuti ratusan buruh di depan Kantor Pemkab Jombang.

              "Jadi kami meminta kenaikan upah sebesar 10 persen dari sebelumnya, atau sebesar Dua Juta
              Sembilan Ratus Ribu sekian," ujar salah seorang buruh, Lutfi Mulyono.

              Lutfi  Mulyono  yang  juga  merupakan  Ketua  Serikat  Buruh  Muslimin  Indonesia  (Saburmusi)
              Jombang itu menambahkan, pada tahun 2021 tidak ada kenaikan UMK di Kabupaten Jombang.
              "Pemerintah juga tidak bisa melakukan kontrol terhadap melonjaknya bahan-bahan pangan yang
              sangat kita rasakan saat pandemi," katanya.

              Ia juga menilai, Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang selama beberapa tahun terakhir ini
              dalam menentukan besaran UMK di Kabupaten Jombang juga tidak transparan. "Tidak pernah
              menyampaikan hasilnya kepada kita," tegasnya.

              Oleh karenanya, pihaknya juga mempertanyakan keterwakilan dari pihak buruh di komposisi
              Dewan Pengupahan Kabupaten Jombang.

              Para buruh juga melakukan orasi di lokasi demo di Jalan KH Wahid Hasyim di depan Kantor
              Pemkab Jombang. Kemudian perwakilan mereka bertemu dengan Penjabat Sekdakab Jombang,
              Senen,  maupun  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Jombang,  Priadi  di  Ruang  Istijab
              Tjokrokoesoemo, Pemkab Jombang.

              Usai pertemuan, Penjabat Sekdakab Jombang, Senen, menerangkan, dari sisi regulasi yakni,
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2021 yang pada intinya, jika UMK sudah melebihi
              ambang  batas  provinsi, maka  tidak  ada  lagi  kenaikan  UMK.  "Tahun  kemarin  juga  tidak  naik
              karena ada edaran Menaker, ada imbauan tidak menaikkan UMK karena masa pandemi Covid-
              19," pungkasnya. [rac.rif]




























                                                           401
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407