Page 397 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Ekonomi Terancam? 2 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja, KSPI: Legal dan
Konstitusional
Nama Media galajabar.pikiran-rakyat.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://galajabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1083033788/ekonomi-
terancam-2-juta-buruh-bakal-mogok-kerja-kspi-legal-dan-konstitusional
Jurnalis Muhammad Ibrahim
Tanggal 2021-11-17 13:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Agenda pertama adalah sikap KSPI menolak dengan tegas
dan keras kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja
terkait dengan kenaikan upah minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum
untuk tahun 2022 baik UMP di tingkat Provinsi maupun UMK tampaknya nanti UMK di tingkat
kabupaten/kota hanya 1,09 persen

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Maka KSPI sudah melakukan koordinasi dengan beberapa
serikat-serikat buruh yang lain, hampir lebih dari 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional,
dan lima konfederasi di tingkat nasional menyatakan akan menggelar mogok nasional

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dan ini adalah legal, dan ini ada konstitusional. Daripada
Menteri Tenaga Kerja menggunakan upah minimum, inkonstitusional. Maka kami gunakan cara
konstitusional, yaitu pemogokan nasional, dua juta buruh akan terlibat, ratusan ribu pabrik akan
stop produksi di 30 lebih provinsi, ratusan kabupaten/kota

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sedang kami cari tanggalnya. Bisa saja tentatif, 6, 7, 8
Desember, tiga hari kita mogok nasional. Ini masih tentatif, belum ada keputusan resmi dari
semua gabungan serikat buruh

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan bahwa sebanyak
2 juta buruh akan melakukan mogok kerja secara nasional pada awal Desember mendatang. Hal
tersebut dilakukan terkait dengan upah murah yang dianggap lebih buruk dari era Orde Baru
(Orba).

396