Page 394 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

dari pandemi COVID-19, seperti usaha UMKM, restoran, hotel, dan wisata, Untuk itu, dalam
penetapan UMP mereka mempunyai pilihan batas atas, dan batas bawah sesuai dengan aturan
dari Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi bagi perusahaanyangusahanya saat ini telah berkembang
wajib mengikuti aturan UMP, "Bagi perusahaan yang telah berkembang seperti perkebunan,
pertambangan dan industri pengolahan pertambangan, tidak ada alasan untuk tidak menerima
penetapan UMP", katanya.

Dalam waktu dekat ini akan diadakan pertemuan yangakan melibatkan seluruh pihak seperti
Apindo, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akademisi dan Dinas Tenaga
Kerja Babel untuk membahas hal ini. Setelah penetapan, dalam waktu dekatjuga Pemprov Babel
akan merilis UMP tersebut di media.

Dalam kesempatan itu gubernur juga mengingatkan seluruh perusahaan untuk mewajibkan para
pekerjanya ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, DPN Apindo Bidang Organisasi,Keanggotaan,dan Pemberdayaan Daerah sebagai
caretaker di Apindo Babel, yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan Adi M, mengatakan dalam penetapan UMP telah dilakukan pertemuan pada 21-
22 Oktober lalu yang diikuti DPNas Apindo dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS
Tripnas).

Pada 5 November lalu, data BPS sebagai pijakan utama untuk menetapkan upah minimum telah
diserahkan sebagai mandatori dari regulasinya, dan rilis Menteri Tenaga Kerja tanggal 10
November tentang data yang dimaksud, serta tanggal 12 November telah dilakukan sosialisasi.

Pihaknya berharap dalam penetapan UMP di Bangka Belitung dapat sesuai dengan aturan yang
berlaku, sehingga dapat terbangun ekosisitem yang kondusif di LKS Tripartit, baik pemerintah,
dunia usaha industri dalam hal ini pengusaha denganpara pekerja. (ant)

Caption:Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman. (babel.antaranews.com/Elza Elvia)

393