Page 398 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

EKONOMI TERANCAM? 2 JUTA BURUH BAKAL MOGOK KERJA, KSPI: LEGAL DAN
KONSTITUSIONAL
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan bahwa sebanyak
2 juta buruh akan melakukan mogok kerja secara nasional pada awal Desember mendatang. Hal
tersebut dilakukan terkait dengan upah murah yang dianggap lebih buruk dari era Orde Baru
(Orba).

Said menyampaikan pernyataan itu melalui konferensi pers yang digelar secara virtual pada
Selasa, 16 November 2021.

Said menuturkan, terdapat dua agenda yang disoroti KSPI. Pertama, terkait dengan kenaikan
upah minimum tahun 2022.

“Agenda pertama adalah sikap KSPI menolak dengan tegas dan keras kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja terkait dengan kenaikan upah
minimum yang kalau dilihat rata-rata kenaikan upah minimum untuk tahun 2022 baik UMP di
tingkat Provinsi maupun UMK tampaknya nanti UMK di tingkat kabupaten/kota hanya 1,09
persen,” ujarnya dilansir Galajabar, Rabu, 17 November 2021.

Agenda kedua, kata dia, terkait sikap pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan yang
dinilai lebih mendukung kalangan pengusaha (pemilik modal) ketimbang kaum pekerja, buruh,
dan pegawai.

“Maka KSPI sudah melakukan koordinasi dengan beberapa serikat-serikat buruh yang lain,
hampir lebih dari 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional, dan lima konfederasi di tingkat
nasional menyatakan akan menggelar mogok nasional,” ungkapnya.

Menurutnya, mogok kerja ini sudah sesuai dengan konstitusional dan akan diikuti oleh 2 juta
buruh.

“Dan ini adalah legal, dan ini ada konstitusional. Daripada Menteri Tenaga Kerja menggunakan
upah minimum, inkonstitusional. Maka kami gunakan cara konstitusional, yaitu pemogokan
nasional, dua juta buruh akan terlibat, ratusan ribu pabrik akan stop produksi di 30 lebih provinsi,
ratusan kabupaten/kota,” jelas Said.

Sementara untuk tanggalnya sendiri, Said mengatakan pihaknya tengah mencari hari yang tepat.

“Sedang kami cari tanggalnya. Bisa saja tentatif, 6, 7, 8 Desember, tiga hari kita mogok nasional.
Ini masih tentatif, belum ada keputusan resmi dari semua gabungan serikat buruh,” pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rata-rata kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.

Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing
provinsi.
Sebab, nantinya gubernur yang akan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. ***

397