Page 415 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 415
Judul Protes Kenaikan Upah Minimum Hanya 1,09 Persen, Buruh Ancam
Gelar Aksi Mogok Nasional Bulan Desember
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/17/protes-kenaikan-
upah-minimum-hanya-109-persen-buruh-ancam-gelar-aksi-mogok-
nasional-bulan-desember
Jurnalis Wahyu Aji
Tanggal 2021-11-17 13:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Protes Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, buruh untuk
melakukan aksi mogok kerja nasional bulan Desember 2021. Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan menggerakkan mogok selama tiga hari,dalam
rangka menolak kenaikan upah minimum versi pemerintah serta adanya perumusan formula
batas atas-batas bawah
PROTES KENAIKAN UPAH MINIMUM HANYA 1,09 PERSEN, BURUH ANCAM GELAR
AKSI MOGOK NASIONAL BULAN DESEMBER
Protes Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, buruh untuk
melakukan aksi mogok kerja nasional bulan Desember 2021.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan menggerakkan mogok
selama tiga hari,dalam rangka menolak kenaikan upah minimum versi pemerintah serta adanya
perumusan formula batas atas-batas bawah
"Buruh telah memutuskan, KSPI, Gekanas (Gerakan Kesejahteraan Nasional), KSPSI Andi Gani,
60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, setop produksi yang rencananya akan
diikuti oleh 2 juta buruh lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti/setop produksi, dan ini
adalah legal dan ini adalah konstitusional," katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa
(16/11/2021).
Dia menuturkan para buruh akan mulai melakukan demo dengan target ke kantor gubernur,
kantor bupati/wali kota, kantor DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi.
Kemudian demo juga akan dilakukan di Istana Negara, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,
dan Gedung DPR RI.
414
