Page 419 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 419

TERNYATA SERIKAT PEKERJA DI RIAU AWALNYA MINTA UMP 2022 NAIK 5 PERSEN

              Rapat  koordinasi  (Rakor)  dalam  rangka  persiapan  penetapan  upah  minimum  berdasarkan
              formula  perhitungan  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  diikuti  Wakil
              Gubernur Riau, Edy Natar.

              Dimana PP ini mengatur tentang pengupahan untuk diimplementasikan pada tahun 2022. Edy
              mengatakan, terkait dengan kebijakan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang
              dilaksanakan  di  Provinsi  Riau,  pihaknya  telah  melakukan  rapat  bersama  Bina  Pembangunan
              Daerah  (Bangda)  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Direktur  Pengupahan  Kemenaker  pada  8
              November lalu.

              "Kita telah mengambil langkah melaksanakan rapat dengan kabupaten kota terkait dengan UMP
              tahun 2022 dan UMK 2022 secara uji teknis," kata dia.

              Edy  melanjutkan,  hasil  rapat  tersebut  pihaknya  juga  sudah  menindaklanjuti  dengan  rapat
              bersama  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Riau,  untuk  hasilnya  secara  umum  sudah  bisa
              dilaksanakan kesepakatan.

              "Awalnya memang unsur dari serikat pekerja dan serikat buruh itu meminta adanya kenaikan
              upah minimum di Provinsi Riau sebesar 5 persen untuk Tahun 2022," lanjutnya.

              Kemudian dari pihak asosiasi dan pengusaha sendiri, Provinsi Riau pada dasarnya tidak ingin
              keluar  dari  regulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dengan  berdasarkan  surat
              Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  tanggal  9  November  2021  tentang
              penyampaian data perekonomian dan ketenagakerjaan dalam penetapan upah minimum pada
              Tahun 2022. Pihaknya menyetujui kenaikan UMP pada tahun 2022 sebesar 1,73 persen.

              "Akan tetapi, pada prinsipnya kami menyetujui kenaikan upah minimum provinsi pada tahun
              2022 sebesar 50 ribu rupiah atau 1,73 persen dengan nilai 2.938.564 rupiah," ujarnya.

              Selain itu, Edy juga menyampaikan bahwasanya dengan telah disetujuinya kenaikan UMP ini
              sudah  didapatkan  sebuah  kesepakatan  baik  dari  pihak  serikat  pekerja  buruh  dengan  pihak
              Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ada di Provinsi Riau.

              Menurutnya, dengan begitu unsur serikat pekerja dan serikat buruh dapat menerima tawaran
              dari asosiasi Apindo Provinsi Riau dengan kenaikan UMP untuk Tahun 2022 sebesar 1,73 persen
              dengan nilai 50 ribu rupiah.
              "Hasil  sidang  Dewan  Pengupahan  Provinsi  Riau  bahwasanya  berdasarkan  atas  kesepakatan
              kedua belah pihak yang dengan ini diputuskan UMP Riau Tahun 2022 sebesar 2.938.564 dengan
              kenaikan 1,73 persen," tuturnya.*.




















                                                           418
   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424