Page 424 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 424
Judul Pemerintah Tetapkan 20 November 2021 Batas Penentuan UMP
Nama Media investor.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://investor.id/macroeconomics/271129/pemerintah-tetapkan-20-
november-2021-batas-penentuan-umpnbspnbsp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-17 12:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Gubernur harus menetapkan UMP paling
lambat tanggal 21 November tahun 2021. Karena tanggal 21 November merupakan hari libur
nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 20
November
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan upah minimun ditujukan sebagai
salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta tentu saja untuk mendorong kemajuan
ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Semangat dari formula upah minimum ini,
berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, adalah untuk mengurangi kesenjangan upah minimum
sehingga terwujud keadilan upah antarwilayah. Keadilan antarwilayah ini, sekali lagi, dicapai
melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah
Ringkasan
Pemerintah menetapkan bahwa penentuan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat tanggal
21 November 2021. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap para gubernur
secepatnya memutuskan UMP yang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
PEMERINTAH TETAPKAN 20 NOVEMBER 2021 BATAS PENENTUAN UMP
JAKARTA, - Pemerintah menetapkan bahwa penentuan upah minimum provinsi (UMP) paling
lambat tanggal 21 November 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap para gubernur secepatnya
memutuskan UMP yang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
423

