Page 428 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Untuk itu, ketika UU dan PP tersebut belum berlaku, maka penentuan upah seharusnya masih
mengikuti ketentuan lama yang ada di UU 13/2003 dan PP 78/2015. Sebab, kedua aturan itu
juga belum dicabut.

Kedua, formula upah dengan PP 36/2021 tidak sesuai dengan kesepakatan antara presiden dan
DPR yang hanya menyepakati UU Cipta Kerja. Selain itu, ia menilai formula PP 36/2021 aneh
karena memberlakukan upah batas atas dan bawah kepada buruh.

Ketentuan Omnibus Law “Menurut omnibus law, kenaikannya dari inflasi atau pertumbuhan
ekonomi, tidak ada dijabarkan seperti Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah) yang pakai PP
36, jadi itu inkonstitusional karena ada batas atas dan bawah yang tidak dikenal di omnibus law.
Kok mereka jilat ludah sendiri?” ucapnya.

Ketiga, menurut Said, ketentuan upah minimum dengan batas atas dan bawah juga tidak berlaku
di Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) karena upah minimum adalah jaring pengaman
nasional (safety net). Bahkan, ia mengklaim tidak ada satu negara pun di dunia yang
menerapkan batas atas dan bawah pada upah minimum buruh.

“Di seluruh dunia, silakan periksa, di ILO pun, saya tidak pernah menemukan satu negara di
dunia ada batas atas dan bawah dalam penetapan upah. Satu-satunya yang ada di pengusaha
transportasi umum, ada itu batas atas dan bawah. Jangan-jangan orang menetapkan PP 36/2021
ini banyak dari pengusaha transportasi, jadi mentalnya mental pengusaha transportasi,” ujarnya.

Keempat, ia menilai besaran kenaikan UMP 2022 bila merujuk PP 36/2021 justru tidak
memberikan kenaikan upah kepada buruh. Bahkan, ia menilai buruh justru ‘nombok’ untuk
menutup selisih pendapatan dengan pengeluarannya nanti.

Pasalnya, rata-rata kenaikan UMP 2022 cuma 1,09 persen. Sementara inflasi alias kenaikan harga
barang-barang kebutuhan pokok sudah lebih dari angka tersebut, tepatnya 1,66 persen secara
tahunan pada Oktober 2021.
“Dari akal sehat juga sudah kelihatan kalau kita nombok. Terus pemerintah, menteri bilang naik?
Naik apanya? Mereka pikir rakyat bodoh? Buruh bodoh? Jangankan naik, menyesuaikan inflasi
saja tidak,” katanya.

Kasus di Depok Kelima, Said mengatakan formula ini justru berpotensi membuat pengusaha
menurunkan upah buruh. Ia memberi contoh, misalnya terhadap upah minimum kabupaten/kota
(UMK) Depok.

Pada tahun ini, UMK Depok sebesar Rp4,33 juta. Lalu, bila merujuk pada rumus dari pemerintah,
maka besaran batas atas UMK 2022 sebesar nilai per kapita Depok Rp2,3 juta dikali jumlah rata-
rata ART di Depok 3,6 dibagi indeks upah 1,44 sama dengan Rp5,75 juta.

“Saya tidak tahu ini dari mana dapatnya 3,6 ini dan 1,44 ini, mungkin kita dibodoh-bodohi saja,”
imbuhnya.

Sementara batas bawah UMK 2022 sebesar Rp5,75 juta dikali 50 persen sama dengan Rp2,87
juta. Artinya, rentang upah minimum di Depok berada di kisaran Rp2,87 juta sampai Rp5,75 juta
pada tahun depan.

“Ya kalau jadi pengusaha, boleh tidak saya turunkan upah minimumnya jadi batas bawah? Ya
boleh, makanya saya bilang kita hanya dibodoh-bodohi. Kalau pengusaha boleh bayar Rp2,8
juta, ya naik jadi genap Rp2,9 juta lah, itu sudah turun 50 persen dari sekarang, siapa yang mau
bayar Rp5,7 juta kalau boleh bayar Rp2,8 juta? Aneh kan,” jelasnya.

427