Page 431 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 431
(Bangda), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika UMP Riau 2022 sudah ditetapkan,
maka itu akan menjadi acuan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Jonli juga mengaku telah menvurati bupati/walikota se-Riau ihwal UMK. "Untuk UMK kita sudah
surati seluruh bupati-walikota di Riau. Paling lambat 30 November sudah harus ditetapkan oleh
masing-masing kabupaten/kota," katanya.
Jonli menyebutkan, dengan telah ditetapkanya UMP, maka kabupaten/ kota sudah memiliki
pedoman untuk dapat menetapkan UMK di masing-masing daerahnya. Sebab besaran UMK tidak
boleh berada di bawah UMP.
"Kalau UMK itu minimal sama dengan UMP, atau sama dengan UMK tahun sebelumnya, atau
naik dari tahun sebelumnya," kata Jonli.
Rata-rata Kenaikan UMP 1,09 Persen Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memastikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional cuma sebesar 1,09 persen. Ketentuan
ini sesuai formula yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Simulasi ini dari data BPS (Badan Pusat Statistik), rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09
persen, ini rata-rata nasional," ujar Ida saat konferensi pers virtual seperti dikutip dari
cnnindonesia.com, kemarin.
Kendati begitu, untuk penetapan UMP per mas-ing-masing provinsi masih perlu menunggu hasil
penetapan dari gubernur. Ida memberi waktu kepada gubernur untuk menentukan dan
mengumumkan UMP paling lambat pada 20 November 2021 dan UMK paling lambat pada 30
November 2021.
Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian juga sudah mengingatkan gubernur
terkait kewajiban ini melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 561/6393/SJ mengenai Hal
Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Ketentuan ini maju satu hari dari aturan yang tertuang di PP 36/2021 tentang Pengupahan, yaitu
setiap 21 November pada tahun berjalan.
"Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
lambat satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," ujar Ida.
Ida juga mengklaim bahwa berbagai data untuk perhitungan formula upah minimum juga sudah
diberikan pusat ke daerah. Data-data itu bersumber dari BPS.
Ia menekankan, perhitungan upah minimum tahun depan sengaja menyesuaikan aturan baru,
salah satunya dengan merujuk median upah karena ini merupakan standar yang berlaku secara
internasional. Idealnya, indeks median upah berada di kisaran 0,4 sampai 0,6 persen, tapi
Indonesia sudah lebih dari 1, sehingga perlu ada penyesuaian formula perhitungan upah
minimum.
"Karena kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar
pengusaha tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap
implementasinya di lapangan," jelasnya.
Misalnya, membuat kenaikan upah minimum jadi tidak didasari pada peningkatan kinerja pekerja
atau buruh. Sementara, serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah dibandingkan
membicarakan upah berbasis kinerja dan produktivitas.
430

