Page 431 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 431

(Bangda), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika UMP Riau 2022 sudah ditetapkan,
              maka itu akan menjadi acuan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK).
              Jonli juga mengaku telah menvurati bupati/walikota se-Riau ihwal UMK. "Untuk UMK kita sudah
              surati seluruh bupati-walikota di Riau. Paling lambat 30 November sudah harus ditetapkan oleh
              masing-masing kabupaten/kota," katanya.

              Jonli  menyebutkan,  dengan  telah  ditetapkanya  UMP,  maka  kabupaten/  kota  sudah  memiliki
              pedoman untuk dapat menetapkan UMK di masing-masing daerahnya. Sebab besaran UMK tidak
              boleh berada di bawah UMP.

              "Kalau UMK itu minimal sama dengan UMP, atau sama dengan UMK tahun sebelumnya, atau
              naik dari tahun sebelumnya," kata Jonli.

              Rata-rata  Kenaikan  UMP  1,09  Persen  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah
              memastikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional cuma sebesar 1,09 persen. Ketentuan
              ini sesuai formula yang berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan.

              "Simulasi ini dari data BPS (Badan Pusat Statistik), rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09
              persen,  ini  rata-rata  nasional,"  ujar  Ida  saat  konferensi  pers  virtual  seperti  dikutip  dari
              cnnindonesia.com, kemarin.

              Kendati begitu, untuk penetapan UMP per mas-ing-masing provinsi masih perlu menunggu hasil
              penetapan  dari  gubernur.  Ida  memberi  waktu  kepada  gubernur  untuk  menentukan  dan
              mengumumkan UMP paling lambat pada 20 November 2021 dan UMK paling lambat pada 30
              November 2021.

              Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
              Selain  itu,  pemerintah  melalui  Mendagri  Tito  Karnavian  juga  sudah  mengingatkan  gubernur
              terkait kewajiban ini melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 561/6393/SJ mengenai Hal

              Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.

              Ketentuan ini maju satu hari dari aturan yang tertuang di PP 36/2021 tentang Pengupahan, yaitu
              setiap 21 November pada tahun berjalan.

              "Karena 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya harus dilakukan paling
              lambat satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November 2021," ujar Ida.

              Ida juga mengklaim bahwa berbagai data untuk perhitungan formula upah minimum juga sudah
              diberikan pusat ke daerah. Data-data itu bersumber dari BPS.

              Ia menekankan, perhitungan upah minimum tahun depan sengaja menyesuaikan aturan baru,
              salah satunya dengan merujuk median upah karena ini merupakan standar yang berlaku secara
              internasional.  Idealnya,  indeks  median  upah  berada  di  kisaran  0,4  sampai  0,6  persen,  tapi
              Indonesia  sudah  lebih  dari  1,  sehingga  perlu  ada  penyesuaian  formula  perhitungan  upah
              minimum.

              "Karena  kondisi  upah  minimum  yang  terlalu  tinggi  tersebut  menyebabkan  sebagian  besar
              pengusaha  tidak  mampu  menjangkaunya  dan  akan  berdampak  negatif  terhadap
              implementasinya di lapangan," jelasnya.

              Misalnya, membuat kenaikan upah minimum jadi tidak didasari pada peningkatan kinerja pekerja
              atau buruh. Sementara, serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah dibandingkan
              membicarakan upah berbasis kinerja dan produktivitas.

                                                           430
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436