Page 427 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

pengusaha boleh bayar Rp2,8 juta, ya naik jadi genap Rp2,9 juta lah, itu sudah turun 50 persen
dari sekarang, siapa yang mau bayar Rp5,7 juta kalau boleh bayar Rp2,8 juta? Aneh kan
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Jadi semua ada dasarnya

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Ketentuan ini sesuai formula yang
berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. “Simulasi ini
dari data BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen, ini rata-rata nasional,” ujar Ida
dalam siaran pers Selasa (16/11/2021).

UMP 2022 NAIK 1,09 PERSEN, 60 FEDERASI BURUH MENOLAK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan rata-rata kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen. Ketentuan ini sesuai formula yang
berlaku di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Simulasi ini dari data BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen, ini rata-rata
nasional,” ujar Ida dalam siaran pers Selasa (16/11/2021).

Kendati begitu, untuk penetapan UMP per masing-masing provinsi masih perlu menunggu hasil
penetapan dari gubernur. Ida memberi waktu kepada gubernur untuk menentukan dan
mengumumkan UMP paling lambat pada 20 November 2021 dan upah minimum kabupaten/kota
(UMK) paling lambat pada 30 November 2021.

60 Federasi Buruh Menolak Bandingkan Orba Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
mengkritik keras rencana kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang cuma
sebesar 1,09 persen.

“Soeharto saja tidak melakukan ini di Orde Baru, jahat sekali, jahat sekali para menteri. Para
menteri Soeharto saja di Orde Baru yang kita anggap orang yang sangat anti demokrasi dan
menyengsarakan rakyat maka terjadi reformasi, tidak melakukan yang seperti sekarang ini
dilakukan para menteri yang merumuskan PP 36,” kata Presiden KSPI Said Iqbal secara tertulis
seperti diberitakan Ngopibareng.id Rabu 17 November 2021.

Sebagai catatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjadi
acuan untuk menentukan besaran kenaikan UMP 2022.

Iqbal mengatakan sebanyak 60 federasi serikat buruh menolak dengan tegas dan keras
perhitungan UMP 2022 menggunakan formula upah yang ada di PP 36/2021. Para buruh mau
perhitungan upah masih menggunakan ketentuan lama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Alasannya, pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya masih melakukan uji materil dan formil
terhadap UU Cipta Kerja. Artinya, aturan ini dan turunannya berupa PP 36/2021 belum bisa
berlaku untuk penetapan upah minimum pada tahun.

“Justru penggunaan omnibus law (UU Cipta Kerja) dan dikeluarkannya PP 36/2021 mencederai
Indonesia sebagai negara hukum,” tuturnya.

426