Page 432 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Dampak lain bila upah minimum tidak sesuai aturan, bisa menurunkan indeks daya saing
Indonesia khususnya pada aspek kepastian hukum. Hal ini selanjutnya akan menurunkan
kepercayaan investor dan mempersempit ruang dialog kesepakatan upah dan penetapan
struktur serta skala upah ke depan.

Tak cuma itu, Ida khawatir akan muncul dampak ikutan seperti terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK), mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang
memiliki nilai upah minimum tinggi ke yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya
perusahaan.

Upah Minimum untuk Pekerja Baru

Ida juga menekankan penetapan upah minimum digunakan sebagai dasar upah terendah bagi
pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di sebuah perusahaan. Sementara,
yang punya masa kerja di atas itu tidak lagi mengikuti formula kenaikan dari upah minimum per
tahun.

"Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun seharusnya menggunakan upah aktual
atau upah efektif berdasarkan pada struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan yang
bersangkutan," jelasnya.
Besaran upah efektif tersebut mengacu pada struktur dan skala upah. Nantinya, hal ini akan
membuat upah bagi pekerja atau buruh berbasis pada kinerja individu dan produktivitas.

"Dengan demikian kenaikan upah masing-masing pekerja/buruh akan bergantung dengan
produktivitas yang dihasilkannya," terangnya.

Selain itu, ia menekankan dengan penetapan UMP dan UMK maka tidak ada lagi upah minimum
sektoral (UMS). Ketentuan ini tertuang dalam PP 36/2021.

"Namun, UMS yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga
UMS tersebut berakhir atau UMP/ UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi dengan demikian
UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," pungkasnva. (rvo/fjr)

431