Page 437 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 437
Dia menjelaskan, angka UMP akan ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan kondisi
di masing-masing wilayah. Para gubernur diberikan waktu untuk menetapkan UMP 2022 hingga
21 November 2021.
Namun karena tanggal tersebut merupakan hari libur, penetapan UMP harus dilakukan paling
lambat pada 20 November 2021. Sementara itu, tenggat waktu penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) jatuh pada 30 November 2021.
"Seluruh kepala daerah dapat menetapkan UMP/UMK," kata Ida.
Dia menjelaskan, penetapan upah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan agar tak
berpotensi menurunkan daya saing. Bila penetapan upah minimum terlalu tinggi, kata Ida, akan
menurunkan kesempatan kerja.
Selain itu, dalam situasi saat ini yang masih berada pada masa pandemi, penetapan upah
minimum yang terlalu tinggi dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja.
Penetapan UMP yang didasarkan pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, mengacu
pada UU Cipta Kerja. Penetapannya hanya dilakukan berdasarkan wilayah, yaitu UMP dan UMK.
"Tidak ada lagi penetapan upah minimum berdasarkan sektor (UMS). Namun, UMS yang berlaku
sebelum 2 November 2020 masih tetap berlaku," kata Ida.***
436
