Page 425 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 425

tentang  Pengupahan  yang  merupakan  aturan  turunan  dari  Undang-Undang  (UU)  Nomor  11
              Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
              "Gubernur  harus  menetapkan  UMP  paling  lambat  tanggal  21  November  tahun  2021.  Karena
              tanggal 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapannya dilakukan paling lambat
              satu  hari  sebelumnya,  yaitu  tanggal  20  November,"  ujar  Menaker,  seperti  diunggah  laman
              Sekretariat Kabinet, Rabu (17/11/2021).

              Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dilakukan paling lambat tanggal 30
              November 2021 dan setelah penetapan UMP.

              Ia menambahkan, ketentuan batas waktu penetapan ini telah ditegaskan kembali dalam Surat
              Edaran  (SE)  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  Nomor  561/6393/SJ  perihal  penetapan  upah
              minimun tahun 2022, yang disampaikan kepada seluruh gubernur.

              Lebih lanjut dikatakan bahwa penetapan upah minimum (UM) tahun 2022, berdasarkan UU Cipta
              Kerja dan aturan turunannya PP 36/2021 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada
              pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah
              dalam pasar kerja.

              "Kebijakan upah minimun ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta
              tentu saja untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan
              berdaya saing," ujarnya.

              Menurut Menaker, UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
              pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

              "Semangat dari formula upah minimum ini, berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, adalah untuk
              mengurangi  kesenjangan  upah  minimum  sehingga  terwujud  keadilan  upah  antarwilayah.
              Keadilan  antarwilayah  ini,  sekali  lagi,  dicapai  melalui  pendekatan  rata-rata  konsumsi  rumah
              tangga di masing-masing wilayah," katanya.

              UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 berpatokan pada wilayah, yaitu UMP dan UMK, tidak
              ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor atau UMS.

              Namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut
              berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.

              Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

























                                                           424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430